.webp)
Fenomena penolakan dan bahan gunjingan masyarakat terhadap orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) wabah Corona terjadi di berbagai daerah. Lalu apa faktor yang memunculkan fenomena itu?
Psikolog Andik Matulessy menyebut fenomena itu disebabkan karena adanya stigma. Adapun hal itu muncul karena kurangnya informasi dan pengetahuan di tengah masyarakat selama wabah COVID-19.
"Itu stigma karena kurangnya pengetahuan, ujar Andik saat berbincang-bincang kepada detikcom, Minggu (12/4/2020).
Tak hanya kurangnya informasi, kurang detailnya pemerintah dalam mengumumkan persebaran COVID-19 juga menjadi salah satu pemicu fenomena tersebut. Namun begitu, Andik menyebut pemerintah memang dalam dilema dalam mengumumkan.
"Memang serba sulit ya. Di satu sisi saat mengumumkan detail persebaran daerah ODP dan PDP akan menimbulkan ketakutan dan penolakan dari masyarakat sekitar," terang Andik.
"Sementara itu bila tidak diumumkan, masyarakat tidak berhati-hati dan kurang bisa menerapkan social distancing dengan baik di rumah," tambah pria yang juga ketua gugus layanan psikologi COVID-19 Himpsi itu.
Meski dalam dilema, menurut Andik, pemerintah harus tetap tegas mengumumkan ke publik. Tetapi pengumuman itu harus disertai dengan informasi secara masif terkait COVID-19.
Ia juga menyarankan untuk melibatkan akademisi dan pakar untuk menginformasikan apa itu COVID-19 atau virus Corona ke masyarakat. Dengan begitu fenomena penolakan itu bisa dicegah lebih dini.
"Menurut saya pengumuman daerah sebaran ODP dan PDP tetap harus disampaikan ke publik, yang secara bersamaan juga perlu dilakukan penjelasan secara masif tentang informasi benar berbagai kemungkinan keterdampakan dan penularan pada COVID-19," ujar pria alumnus Fakultas Psikologi UGM itu.
"Psikolog dan ilmuan psikolog harus dilibatkan untuk melakukan pendekatan psikososial yang meningkatkan peran tokoh agama dan masyarakat dalam bentuk info grafis poster, video, dan film pendek sangat menentukan perubahan persepsi ke arah yang positif dari masyarakat," imbuhnya.
 Psikolog Andik Matulessy/ Foto: Istimewa |
"Selain itu pemerintah harus bekerjasama dengan provider medsos untuk menangkal berita hoaks tentang COVID-19," jelasnya.
Dikatakan Andik, saat ini di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ada ribuan relawan. Ia menyebut hal itu bisa dimanfaatkan sebagai pelopor untuk memberikan informasi dan edukasi yang benar terkait wabah COVID-19.
"Itu ada 18 ribu lebih relawan yang mendaftar di BNPB. Itu harus dimanfaatkan sebagai pelopor untuk memberikan edukasi pada masyarakat luas tentang informasi sebenarnya covid 19," pungkas Andik.
