.webp)
Gubernur Ganjar Pranowo meminta kepala desa se-Jawa Tengah menyiapkan tempat isolasi atau karantina bagi perantau yang nekat mudik di masa pandemi virus Corona. Namun ternyata dua kabupaten di Jawa Tengah emoh menuruti permintaan Ganjar itu.
Yang pertama adalah Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati memilih membentuk Satgas COVID-19 di seluruh desa di wilayahnya. Ditargetkan, 12 kelurahan dan 196 desa sudah memiliki Satgas COVID-19 pada Senin (13/4) pekan depan.
Yuni mengungkapkan Satgas COVID-19 Desa inilah yang akan menjadi ujung tombak pemerintah terutama dalam pengawasan para pemudik. Yuni berpendapat langkah pembentukan Satgas COVID-19 Desa lebih efektif dibanding menyediakan lokasi khusus sebagai tempat karantina pemudik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagian besar desa sudah (membentuk Satgas COVID-19), lebih dari separuh. Dari delapan desa yang aku datangi tadi, sudah ada satgasnya semua. Kita targetkan minggu ini selesai. Hari Senin akan aku infokan," ujar Yuni dihubungi detikcom, Selasa (7/4/2020).
Yuni, yang juga berprofesi sebagai dokter, menjelaskan pihaknya terus berkeliling ke berbagai desa untuk memastikan percepatan pembentukan Satgas COVID-19 Desa. Seperti pada Selasa (7/4), Yuni menyambangi delapan desa di Kecamatan Plupuh sekaligus melakukan sosialisasi pencegahan virus Corona serta membagikan cairan disinfektan.
Dalam kunjungannya itu, Yuni menekankan pentingnya pembentukan Satgas COVID-19 Desa kepada warga. Pihaknya meminta peran aktif warga dan ketua RT untuk melakukan pengawasan para pemudik, terutama untuk memastikan mereka melakukan karantina mandiri selama 14 hari.
"Di daerah lain, para bupati sudah membuat instruksi desa harus membuat tempat karantina untuk pemudik, saya tidak mau. Kita punya kebijakan beda. Kalau desa diwajibkan bikin tempat karantina, pasti tidak akan mampu," kata Yuni dalam sambutannya di Desa Karangwaru, Kecamatan Plupuh.
Kebijakan mewajibkan lokasi karantina di desa, menurut Yuni, artinya pihak desa harus menyediakan 14 lokasi karantina berbeda dengan fasilitas yang sama baiknya. Sebab, jika seluruh pemudik hanya dikumpulkan dalam satu lokasi, justru berisiko membuat seluruhnya tertular. Sebab, semestinya pemudik yang tiba terlebih dahulu tidak boleh dicampur dengan pemudik yang tiba hari berikutnya.
"Kebijakan yang kita ambil adalah membentuk Satgas COVID-19 di setiap desa. Relawan inilah yang akan bertugas mengawasi para pemudik sehingga mereka benar-benar melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Setiap harinya dipantau. Seluruh perkembangan yang terjadi, harus segera dilaporkan ke Satgas COVID-19 kabupaten," kata Yuni.
Teknis pengawasan para pemudik ini, lanjut Yuni, dimulai dengan pendataan para pemudik setiba mereka di desa. Pendataan dilakukan di posko COVID-19 di tiap balai desa, sekaligus dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan oleh bidan desa. Setelah itu, para pemudik diharuskan melakukan karantina mandiri di rumah, dengan kewajiban memberikan laporan kepada ketua RT melalui telepon/pesan singkat setiap harinya.
"Jika ada yang lupa laporan, pak RT wajib menanyakan. Jika ada yang lapor gejala sakit, RT langsung menghubungi bidan desa. Bidan desa segera cek, jika memang gejala mengarah COVID-19, langsung hubungi rumah sakit. Rumah sakit yang akan jemput," terang Yuni.
Bukan hanya Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang menolak membuat karantina bagi para pemudik, Bupati Wonogiri Joko Sutopo (Jekek) ternyata juga punya pendapat serupa.
Mudik Tak Dilarang, Ganjar Siapkan Ruang Isolasi Pemudik:
Bupati Wonogiri Joko Sutopo (Jekek) berpendapat tempat isolasi terbaik adalah rumah masing-masing.
"Karantina mandiri terbaik ya di rumah masing-masing. Kami tidak akan menggunakan semacam gedung, GOR, tempat pertemuan maupun tempat sejenis untuk mengumpulkan pemudik atau ODP," kata Jekek kepada detikcom seusai rakor Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di ruang Girimanik kompleks Setda Wonogiri, Selasa (7/4/2020).
Jekek khawatir, jika banyak orang dikumpulkan dalam satu gedung, kemungkinan penyebaran virus Corona justru lebih besar. Terlebih langkah itu malah bertentangan dengan prinsip physical distancing.
"Lha wong ada imbauan untuk jaga jarak minimal 1 meter dan hindari kumpulan massa, ini kok malah dikumpulkan di suatu tempat. Itu bukan isolasi namanya, tapi mengungsi," tegas dia.
Jekek berpendapat pemudik berada di rumah justru lebih baik. Tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan isolasi mandiri di dalam rumah selama 14 hari.
"Ketika berada di rumah, imun diharapkan bertambah karena ada anggota keluarga yang memberikan dukungan," ujar dia.
Jekek juga memastikan pihaknya sudah melakukan screening kepada para pemudik yang datang di Terminal Induk Giri Adipura, Krisak, Selogiri. Para pemudik yang memiliki gejala demam, batuk, maupun pilek didata untuk ditindaklanjuti di layanan kesehatan setempat.
Para pemudik yang menunjukkan gejala ini bakal dipantau secara kontinu oleh petugas kesehatan terdekat di rumahnya. Namun hingga saat ini belum ada pemudik yang menunjukkan gejala COVID-19.
"Dari total sekitar 34 ribu pemudik, setelah dilakukan screening awal, tidak ada 100 orang dengan gejala itu. Setelah dilakukan pemantauan dan tes, ternyata hanya flu biasa, ketika ada sesak napas karena punya asma," beber Jekek.
Menurutnya, pemerintah desa, ketua RT dan RW, hingga warga sudah sadar cara mencegah virus Corona atau COVID-19. Saat ada pemudik datang, warga otomatis melakukan pendataan dan meminta yang bersangkutan melakukan karantina mandiri.
"Kalau soal anggaran, tenang saja, kami sediakan banyak. Untuk penanganan COVID-19, termasuk penyediaan APD, kami sediakan Rp 6 miliar masih ditambah sumbangan donatur. Kemudian untuk recovery nanti sudah kami siapkan Rp 110 miliar di tahap pertama. Jika kurang, masih mampu kami menambahnya," tutupnya.
