.webp)
Sosiolog Universitas Indonesai (UI) Imam Prasodjo menilai keputusan Istana membolehkan warga mudik pada lebaran Idul Fitri tahun ini kurang tepat. Seharusnya ada pemahaman risiko mudik terlebih dahulu di saat pendemi virus Corona.
"Bahasa normatif awalnya adalah menjelaskan dulu apa risiko. Jadi bukan masalah boleh-tidak boleh tapi masalah risikonya, substansinya, narasinya apa," kata Imam saat dihubungi detikcom, Kamis (2/4/2020).
Imam melihat ada potensi penularan Corona selama mudik, baik lewat kendaraan pribadi atau transportasi umum. Selain itu, pemudik juga bisa menjadi pembawa virus (carrier) ke kampung halamannya dan berdampak ke lingkungan sekitar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keluarganya berisiko tapi juga bisa jadi tetangga-tetangganya. Ini nggak ngomong satu-dua orang, ini bicara kalau Jakarta bisa jadi 5 juta orang lebih yang menyebar ke seluruh Indonesia. Belum lagi misalnya dari Bandung, Surabaya, dari banyak tempatlah. Sehingga itu akan menjadi suatu penyebaran virus yang dahsyat sekali kalau itu dilakukan. Penyadaran itu yang perlu diberi pemahaman," ucap Imam.
 Foto: Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo (Dok. BNPB) |
"Nah kalau itu ada izin begitu saja tanpa pemahaman orang tetap pulang, kita nggak apa-apa jadi ODP, memang semua tempat di daerah punya infrastruktur untuk menampung mereka?" tambahnya.
Imam menekankan pentingnya pemahaman risiko mudik kepada pemerintah. Hal itu harus dibarengi dengan adanya bantuan bagi masyarakat yang memutuskan untuk tidak pulang kampung.
Tekan Arus Mudik, Mensos Pastikan 2,5 Warga DKI Dapat Bansos:
"Ya kalau misalnya dia tetap di sini nggak ada kerjaan itu baru harus ada solusi, karena social support itu di desa pasti lebih tinggi dibandingkan di kota, dia masih bisa nebeng dengan keluarga atau teman-teman kampung. Kalau di kota social support-nya lebih rendah, kalau mau utang-utang susah. Itu makanya perlu adanya solidaritas masyarakat atau tangan-tangan pemerintah untuk memberi jaminan untuk orang-orang ini," kata Imam.
Menurutnya, inilah saat yang tepat bagi pemerintah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat yang ngotot mau mudik. Sehingga, nantinya masyarakat lebih tersosialisasikan mengenai imbauan pemerintah.
"Kalau itu ibarat orang mau menanam tanaman ya itu kan harus ada lahannya dulu, harus berbasis argumen, pemahaman atau penghayatan. Jadi orang tersosialisasi tentang mengapa itu dilakukan pemerintah. Nah sekarang ini saatnya untuk memberikan foundation dulu, jangan langsung apalagi mendorong suruh pulang tapi nanti di sana akan jadi ODP. Artinya 'ya udah gue boleh pulang'," ucap Imam.
Diketahui pihak Istana Kepresidenan mengatakan warga diperbolehkan mudik pada lebaran Idul Fitri tahun ini. Namun, Istana meminta para pemudik itu melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.
"Mudik boleh tapi berstatus orang dalam pemantauan. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing," kata juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4).
