Jubir Luruskan Pernyataan Wapres Ma'ruf soal Karantina Wilayah: Itu Sebelum PP

Wakil presiden Maruf Amin akan mengumumkan nama-nama staf khusus (stafsus) yang akan membantunya. Juru Bicara Maruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan stafsus tersebut dari berbagai kalangan termasuk dari MUI, NU dan Muhammadiyah. — Jubir Wapres, Masduki Baidlowi (Lisye/detikcom)

Jakarta -

Juru bicara Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, meluruskan pernyataan Wapres Ma'ruf soal kemungkinan penerapan karantina wilayah berbasis kelurahan. Masduki mengatakan pernyataan Ma'ruf itu sebelum ada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

"Arahan presiden soal PSBB itu ketika menyatakan seperti itu juga belum keluar PP, dan pernyataan Wapres juga belum keluar PP, karena PP keluar semalam. Jadi sebenarnya, apa yang dibicarakan Wapres dari pernyataan pers kemarin itu berdasarkan dari hasil rapat yang masih merupakan gambaran-gambaran sementara yang sifatnya emang belum final," ujar Masduki saat dihubungi, Rabu (1/4/2020).

Masduki memastikan tidak ada perbedaan kebijakan antara Wapres Ma'ruf dan Presiden Jokowi. Dia menyebut begitu PP keluar semua mentaati PP itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setelah PP keluar, baru kemudian apa yang dinyatakan Wapres memang menjadi tidak relevan setelah PP keluar. Setelah ada PP, ya semuanya ikut PP," tegasnya.

Untuk diketahui, dari data yang dihimpun, Ma'ruf menyampaikan keterangan soal karantina wilayah itu disiarkan live secara online sekitar pukul 14.29 WIB sebelum Presiden Jokowi menetapkan PP PSBB. Jokowi saat itu mengumumkan PSBB setelah Ma'ruf menggelar konpers sekitar pukul 15.10 WIB. Namun, diketahui Jokowi telah mengumumkan akan mengambil langkah PSBB sejak hari Senin siang.

Kembali ke pernyataan Masduki, dia menjelaskan pernyataan Ma'ruf soal karantina wilayah berbasis kelurahan itu merespons fakta di lapangan terkait banyaknya warga Jakarta mudik ke kampung halaman di tengah pandemi Corona. Dia menyebut banyak kebijakan-kebijakan yang dibicarakan saat rapat terbatas.

"(Pernyataan Wapres) fakta-fakta di dalam ratas didiskusikan itu. Kedua juga di lapangan ada pernyataan-pernyataan seperti itu di desa-desa hadapi orang mudik, menerapkan semacam isolasi mandiri di desa, itulah yang direspons Wapres," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona, Achmad Yurianto, mempertanyakan pernyataan Ma'ruf. Sebab, Yuri menilai PSBB dan karantina wilayah adalah dua hal yang berbeda. Penerapan PSBB tak sejalan dengan karantina wilayah.

"Nggak nyambung, nggak ketemu," kata Yuri itu, saat dihubungi, Rabu (1/3).

Masduki juga membantah Yuri, dia meminta Yuri hati-hati dalam bicara. Masduki mengatakan pernyataan Wapres Ma'ruf kala itu merupakan gambaran kasar yang sedang digodok pemerintah. Dia juga menegaskan Wapres Ma'ruf tidak asal bicara.

"Kedua saya tegaskan, ini bukan soal nyambung tidak nyambung. Yang dibicarakan Pak Yuri. Saya kira mesti hati-hati juga bicaranya, karena yang disampaikan Wapres itu sebelum PP keluar, karena Pak Yuri sudah beberapa kali menyatakan dulu pernah keliru, menyatakan misalnya soal sertifikat kesehatan bagi orang-orang asing itu sudah merupakan pernyataan rapat dia bilang nggak ada lagi, dia bantah lagi Wapres nah itu nggak benar itu," tutur Masduki.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah menyiapkan beberapa cara untuk menangani wabah virus Corona (COVID-19). Ma'ruf mengatakan salah satu opsi adalah penerapan karantina wilayah berbasis kelurahan.

"Dalam rapat bisa dimungkinkan, kemungkinan menerapkan karantina wilayah terbatas berbasis kelurahan," ujar Ma'ruf dalam konferensi pers, Selasa (31/3).

Halaman 1 2 3

Selanjutnya