Ini 4 Kelompok WNI yang Kepulangannya Diantisipasi Pemerintah

Ini 4 Kelompok WNI yang Kepulangannya Diantisipasi Pemerintah

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 31 Mar 2020 12:40 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy
Menko PMK Muhadji Effendy (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah mengantisipasi kepulangan warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri di tengah pandemi virus corona (COVID-19). Para WNI di luar negeri itu akan pulang ke Indonesia karena adanya kebijakan dari masing-masing negara di mana para WNI itu berada.

Muhadjir menyebut setidaknya ada 4 kelompok WNI yang akan berencana pulang dari luar negeri ke Tanah Air. Kelompok pertama yaitu WNI yang merupakan pekerja migran dari Malaysia, lalu kelompok anak buah kapal (ABK), ketiga adalah kelompok jamaah tablig Indonesia yang berada di India, dan terakhir kelompok WNI umum yang bukan termasuk dalam tiga kelompok yang sudah disebutkan. Keempat kelompok WNI dari luar negeri itu disebut Muhadjir akan diatur kepulangannya agar tidak secara bersama-sama masuk ke Indonesia.

"Sebagaimana telah dimaklumi bahwa pagi hari ini Bapak Presiden telah memimpin rapat kabinet terbatas untuk membahas tentang rencana kepulangan WNI dari luar negeri yang akan datang ke Indonesia, yang antara lain disebabkan oleh adanya kebijakan-kebijakan negara di mana dia tinggal selama ini berkaitan dengan merebaknya COVID-19 di negara yang bersangkutan," kata Muhadjir dalam siaran langsung rapat terbatas, Selasa (31/3/2020).

"Sebelumnya begini, siapa saja mereka ini? Nanti Bu Menteri Luar Negeri akan bisa jelaskan lebih detail. Bisa dikategorikan ada 4. Pertama WNI yang bekerja di daratan dengan segala latar belakang jenis pekerjaannya, terutama dari negeri jiran, yaitu Malaysia. Yang kedua adalah anak buah kapal khususnya kapal pesiar yang nanti Bu Menteri Luar Negeri akan bisa menjelaskan lebih detail, kira-kira sekarang ada 11 ribuan anak buah kapal yang tersebar di seluruh dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah kelompok jemaah tablig Indonesia yang sekarang terutama berada di negara India. Kemudian yang terakhir adalah WNI umum yang tidak termasuk di dalam kategori tersebut, termasuk juga kebijakan pemerintah yang nanti Bu Menlu juga akan menjelaskan tentang WNA yang akan masuk ke Indonesia," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun Muhadjir menegaskan bila kepulangan dari para WNI itu bersifat sukarela. Dari sisi pemerintah menyarankan agar mereka tetap berada di luar negeri dulu.

"Jadi kepulangan mereka sifatnya sukarela. Jadi kita tidak ada program untuk memulangkan mereka, bahkan kita harapkan nggak usah pulang. jadi kalau tidak perlu pulang, kalau di sana masih nyaman dan tidak ada mudarat, sebaiknya tetap tinggal di sana," kata Muhadjir.

ADVERTISEMENT

Bilamana mereka tetap akan pulang maka pemerintah menyiapkan skema kepulangan. Muhadjir pun menjelaskan skema itu sebagai berikut.

"Secara kronologis nanti jadi mereka yang akan kembali ke Indonesia harus melalui pemeriksaan, pertama pemeriksaan identitas lengkap termasuk tujuan terakhir nanti ketika dia sampai di Indonesia, kemudian yang kedua adalah status kesehatan yang bersangkutan, sebelum berangkat, tentu saja mereka harus mendapatkan namanya health certificate dari yang berwenang dari asal dan juga akan dibantu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di mana tempat di mana negara itu berasal," kata Muhadjir.

"Kemudian kepulangannya akan diatur sedemikian rupa sehingga terjadwal dengan baik, tidak gerudukan, tetapi secara bertahap dan betul-betul dikendalikan dengan baik," imbuhnya.

Pintu masuk bagi keempat kelompok itu disebut melalui bandara dan pelabuhan. Setibanya di Indonesia, mereka akan dicek lagi kesehatannya dan tujuan akhirnya.

"Mereka akan mendapatkan pemeriksaan ulang terhadap kesehatannya dan akan dicek ulang identitas dan ke mana tujuannya kemudian akan dipilah-pilah, pertama pemilahannya adalah pemilahan kondisi atau status kesehatan, mereka akan dicek kesehatannya oleh KKP yang sudah didampingi dokter-dokter di KKP itu akan ditetapkan 2 status yaitu status sehat atau tidak bergejala COVID-19 dan status bergejala COVID-19," kata Muhadjir.

"Jadi walaupun dari tempat asalnya sudah mendapatkan health certificate nanti kalau memang ada yang bergejala ada COVID-19 nya akan dipisahkan dan kemudian akan melakukan isolasi dan isolasinya akan dipusatkan di.. tempat, ada 3 tempat yang sekarang sedang disiapkan, atau 4, pertama yaitu di pusat-pusat karantina yang sekarang ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan itu selama ini sudah digunakan terutama untuk mengkarantina para deportan yaitu mereka yang sudah bermasalah dengan imigrasi dari negara asal, kemudian yang kedua adalah di Pulau Galang, dan yang ketiga adalah di Kepulauan Natuna, dan yang keempat adalah di Pulau Sebaru, itu adalah untuk mereka yang bergejala COVID. Sedangkan yang sehat nanti akan dikeluar..., dikembalikan di daerah masing-masing," imbuhnya.

Sampai di Tujuan Jadi Tanggung Jawab Pemda

Selain pemilahan soal kesehatan, nantinya pemilahan akan didasarkan pada tujuannya. Pemerintah akan menyediakan angkutan berupa KRI bagi para WNI itu.

"Yang tahap kedua adalah pemilahan asal, setelah mereka nanti yang sehat ini akan dipilah sesuai dengan asalnya dan akan diangkut sesuai dengan kebutuhannya, bisa angkutan darat, bisa angkutan laut, sedangkan yang angkutan laut akan menggunakan KRI dan akan berlabuh di tempat-tempat daerah mereka akan di.. tempat tujuan mereka, mulai dari Jawa Barat, kemudian Jawa Timur termasuk Sumatera, dan Jawa Tengah itu semua nanti akan diangkut oleh kapal KRI," ucap Muhadjir.

"Sesampai di daerah masing-masing nanti akan ditangani oleh pemerintah daerahnya, mulai dari pelabuhan sampai kemudian diantar tujuan akhir itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing. Sesampai di tempat tujuan, mereka harus menjalani karantina selama 14 hari dan setiap desa oleh Kementerian Desa, disiapkan karantina-karantina, kalau nanti seandainya ada WNI yang datang dari luar negeri ini," imbuh Muhadjir.

Untuk kelompok ABK dan kelompok majelis tablig ini disebut Muhadjir sebagian besar akan menggunakan pesawat ke Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali. Protokol kesehatan ketat juga akan berlaku bagi mereka.

"Kemudian yang kedua yaitu majelis tablig nanti sama anak buah kapal, jadi anak buah kapal ini sekarang skemanya tidak seperti yang semula, yaitu dari pelabuhan tapi nanti mereka dengan pesawat udara dan nanti Menteri Luar Negeri bisa menjelaskan, sebagian besar adalah mendarat di Bandara Ngurah Rai, karena itu sudah ada kerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Ngurah Rai, mereka juga sudah disiapkan prosedur protokol pengawasan kesehatan kepada yang bersangkutan," kata Muhadjir.

"Yang terakhir untuk majelis tablig itu juga sama, nanti akan kita, semuanya akan kita tetapkan sebagai ODP yang kalau pulang, sedangkan yang bergejala juga akan kita tetapkan sebagai PDP, dan juga akan kita tempatkan karantina," imbuh Muhadjir.

"Sesuai arahan Bapak Presiden antara anak buah kapal, WNI yang datang dari Malaysia, dan jamaah majelis tablig ini akan kita tempatkan di tempat berbeda," sambung Muhadjir menegaskan.

Halaman 2 dari 2
(dhn/fjp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads