Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berupaya menekan angka penyebaran virus Corona (COVID-19). Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah membentuk RW Siaga Corona.
"Jadi kita lakukan pengendalian dulu. Pengendaliannya bagaimana? Dengan kita coba membatasi gerak langkah warga untuk melakukan hal-hal yang kontra produktif dengan upaya untuk mencegah dan menyebarluaskan virus Corona ini kan," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, ketika dihubungi, Selasa (31/3/2020).
Dia menjelaskan RW Siaga Corona adalah proses persiapan apabila ke depan dilakukan karantina wilayah parsial atau bahkan lockdown. Dedie mengatakan proses karantina wilayah parsial harus dilakukan dari tingkat paling bawah dulu, yakni RT/RW.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kita bentuk dulu suprastrukturnya. Bagaimana mau efektif mau dikarantina wilayah parsial kalau infrastrukturnya, kemudian suprastrukturnya tidak kita siapkan. Nah ini adalah proses menuju ke sana," jelasnya.
Dedie mengungkapkan Pemkot Bogor menginstruksikan para lurah melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai RW Siaga Corona. Selain itu, Pemkot Bogor meminta para lurah dan camat melakukan pendataan masyarakat terdampak serta membuat daftar di luar Database Kemiskinan Kota Bogor atau di luar penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
"Menyiapkan langkah pengamanan ketersediaan bahan pokok, bahan bakar, dan air minum bagi warga dengan mengkalkulasi seluruh risiko dan solusi apabila diterapkan pembatasan dalam jangka waktu tertentu," ucap Dedie.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan kunci dari penyelesaian masalah virus Corona ini adalah social distancing. Oleh karena itu, apabila masih ada pergerakan masyarakat atau mobilisasi massa yang terlalu besar, itu akan mengakibatkan risiko yang tinggi.
"Oleh karena itu, kami diminta untuk menyiapkan langkah-langkah pembatasan yang diarahkan lebih kepada area tertentu yang lebih tinggi penyebaran COVID-19 atau disebut 'Karantina Wilayah Parsial'. Misalnya karantina wilayah di tingkat kompleks perumahan, kelurahan, kecamatan yang lebih tinggi penyebarannya berdasarkan data yang ada," ungkap Dedie, Senin (30/3).
(zak/zak)