Cegah Corona, Pemkot Bogor Akan Terapkan Karantina Wilayah Parsial

Foto: Ilustrasi corona (Fauzan Kamil/detikcom)

Bogor -

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerapkan konsep karantina wilayah parsial (KWP) sebagai upaya untuk menekan penyebaran Corona di wilayahnya. Dengan konsep ini, pembatasan hanya dilakukan di wilayah-wilayah tertentu yang tingkat penyebaran virus tersebut dianggap tinggi.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, Kunci dari penyelesaian masalah Covid-19 ini adalah social distancing. Oleh karena itu apabila masih ada pergerakan masyarakat atau mobilisasi massa yang terlalu besar akan mengakibatkan resiko yang tinggi.

"Oleh Karena itu kami diminta untuk menyiapkan langkah-langkah pembatasan yang diarahkan lebih kepada area tertentu yang lebih tinggi penyebaran Covid-19 atau disebut Karantina Wilayah Parsial. Misalnya karantina wilayah di tingkat komplek perumahan, kelurahan, kecamatan yang lebih tinggi penyebarannya berdasarkan data yang ada," ungkap Dedie, Senin (30/3/2020).

Dedi menyebut, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mendapat arahan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang disampaikan melalui saluran video conference di Crisis Center Covid-19 Kota Bogor, Jalan Pajajaran, Senin (30/3/2020).

Menurut Dedie, dalam hasil rapat terbatas Presiden dengan para Gubernur, disebutkan bahwa pemerintah daerah ditingkat kota/kabupaten hanya diperbolehkan untuk menerapkan Karantina Wilayah Parsial misalnya untuk tingkat komplek perumahan, kelurahan atau kecamatan yang memiliki risiko tinggi penyebaran virusnya.

Untuk menerapkan arahan tersebut, lanjut Dedie, Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor akan segera menyusun langkah-langkah teknisnya bersama pimpinan daerah seperti Camat dan OPD terkait. Selanjutnya akan disampaikan kepada para Lurah agar bisa melakukan berbagai persiapan.

"Selain itu kami akan menyiapkan kampung siaga di tingkat RW. RW Siaga ini harus ada persiapan, bagaimana personilnya, bagaimana relawannya, bagaimana teknis pelaksanaan implementasi di lapangan," ungkapnya.

Dedie juga menegaskan, logistik kebutuhan pokok masyarakat, alat medis hingga yang terkait dengan produksi pertanian tidak boleh terhambat.

"Ini yang harus kita amankan. Yang di luar kegiatan pokok, misalnya kegiatan pengumpulan massa yang tidak ada kaitan dengan pencegahan Covid itu kita tekan semaksimal mungkin. Intinya tidak boleh dilakukan penutupan-penutupan yang tujuannya menghambat produksi pertanian, distribusi bbm, lalu lintas bahan pokok masyarakat, itu yang dilarang oleh presiden," bebernya.

Halaman 1 2

Selanjutnya