Tes Administrasi Selesai, KPK Dapatkan 3 Kandidat Pengisi Deputi Penindakan

Jakarta -

KPK telah menyelesaikan serangkaian proses seleksi administrasi dan tes potensi terhadap para pendaftar seleksi Deputi Penindakan dan jabatan struktural. Kini ada 3 peserta dari 11 pelamar seleksi Deputi Penindakan yang masuk ke tahap berikutnya.

"Saat ini dari tes potensi dan assessment tersebut jumlah yang lulus adalah untuk jabatan Deputi Penindakan ada 11 pelamar yang lulus 3 orang," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

Ali mengatakan seleksi administrasi dan tes potensi serta asesmen telah dilakukan pada rentang tanggal 5-17 Maret 2020. Namun, Ali belum menjelaskan secara rinci 3 kandidat pengisi Deputi Penindakan yang lolos ke tahap berikutnya itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain Deputi Penindakan, Ali mengatakan 3 jabatan struktural lainnya juga sudah diperoleh kandidat yang akan lolos ke tahap berikutnya. 3 jabatan struktural lainnya itu yakni Deputi Informasi dan Data, Kepala Biro (Karo) Hukum dan Direktur Penyelidikan.

"Deputi Informasi dan Data jumlah pelamar 12 orang yang lulus 3 orang, Karo Hukum jumlah pelamar 14 orang yang lulus 4 orang dan Direktur Penyelidikan jumlah pelamar 16 orang yang lulus 4 orang. Peserta yang lulus tersebut berasal dari pegawai internal KPK maupun pihak eksternal (kementerian/lembaga)," ujar Ali.

Ali mengatakan, selanjutnya para peserta yang lolos itu akan mengikuti seleksi kesehatan dan wawancara pada 2 sampai 7 April 2020. Ia memastikan proses seleksi pengisian jabatan struktural KPK tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Proses seleksi yang dilakukan menggunakan metode dan cara yang sama sebagaimana yang selalu dilakukan KPK saat melakukan seleksi jabatan struktural, yaitu meliputi seleksi administrasi, seleksi tes potensi dan asesmen yang dilakukan oleh pihak ketiga yang profesional dan independen," katanya.

"Paralel dengan itu dilakukan pula monitoring background check calon peserta (baik dilakukan oleh internal KPK maupun kerjasama dengan lembaga eksternal), termasuk terkait kepatuhan LHKPN dan terakhir tes wawancara dan kesehatan," jelas Ali.

Ali mengatakan KPK selalu terbuka dengan masukan dari publik terkait proses seleksi jabatan struktural KPK saat ini. KPK juga akan berusaha memastikan proses pengisian jabatan struktural di KPK sesuai dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas.

"KPK mengajak publik untuk turut mengawal prosesnya dan KPK terbuka atas masukan dari masyarakat terkait proses seleksi tersebut. Kami juga memastikan bahwa dalam pelaksaaan tugasnya, KPK selalu berpegang pada ketentuan UU KPK sebagaimana tercantum pada Pasal 5 UU KPK terkait asas yang menjadi pedoman KPK, di antaranya adalah kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas," tuturnya.

KPK sebelumnya memang memprioritaskan setidaknya 4 dari 6 jabatan yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) sudah terisi pejabat definitif pada April 2020. Keempat jabatan struktural itu ialah Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan dan Kepala Biro Hukum.

Untuk Deputi Penindakan, KPK mengatakan sudah ada 11 peserta terdiri dari 7 anggota Polri dan 4 berasal Kejaksaan Agung yang mengikuti proses seleksi. Ali mengatakan bila mengacu pejabat terdahulu posisi Deputi Penindakan diisi minimal berpangkat jenderal untuk anggota polisi, sedangkan untuk jaksa minimal pangkat 4C.

Belakangan, proses seleksi pejabat struktural KPK itu disorot oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menilai proses seleksi Deputi Penindakan KPK dan jabatan struktural lainnya yang dilakukan KPK saat ini belum transparan dan cenderung diam-diam.

Halaman 1 2

Selanjutnya