Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara seputar penanganan pandemi virus Corona (COVID-19). Dia menyampaikan sejumlah instruksi.
Pernyataan terbaru Ma'ruf disampaikan dalam konferensi pers secara daring (online), Kamis (26/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ma'ruf menyoroti rencana rapid test 2.000 anggota DPR dan keluarganya hingga masyarakat yang mudik saat virus Corona mewabah.
Berikut ini arahan terbaru Ma'ruf Amin:
Rapid Test Diarahkan untuk Masyarakat
Ma'ruf ikut menyoroti rencana anggota DPR dan keluarganya yang akan menjalani rapid test virus Corona (COVID-19). Ma'ruf mengatakan kebijakan pemerintah agar rapid test itu diarahkan untuk masyarakat.
"Saya kira kalau kebijakan pemerintah melalui BNPB itu memang diarahkan kepada masyarakat," kata Ma'ruf.
Oleh karena itu, jelas Ma'ruf, pemerintah menyalurkan alat kesehatan secara langsung ke pemerintah provinsi. Terutama kepada provinsi yang berpotensi terjangkit luas.
"Karena itu maka alat-alat kesehatan yang ada dari Pemerintah itu disalurkan melalui provinsi, kabupaten-kota terutama kepada daerah-daerah yang diduga ada potensi terjangkit yang lebih luas," ujarnya.
"Jadi saya kira kalau Pemerintah arahnya seperti itu, kebijakannya," lanjut Ma'ruf.
Pemda Awasi Warga yang Terlanjur Mudik
Ma'ruf meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan pengawasan ketat bagi masyarakat yang telah telanjur mudik.
"Sarannya tetap jangan mudik, sebab itu lebih baik. Saya imbau untuk nggak mudik. Yang sudah telanjur saya minta pemerintah untuk mengawasi itu, jangan sampai si pemudik menyebarkan Corona ke daerah. Haruslah tegas, pemda harus tegaslah," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf mengatakan di Jawa Tengah (Jateng) pemeriksaan bagi pemudik telah dilakukan di perbatasan. Menurutnya, pemeriksaan juga perlu dilakukan kepada pemudik yang telah sampai di daerah tujuan masing-masing.
"Ini di beberapa daerah seperti Jateng itu kan sudah melakukan pengawasan yang ketat, karena itu saya juga minta daerah-daerah untuk melakukan hal yang sama untuk mencegah penyebaran itu. Bahkan menunggu di perbatasan daerah-daerah, untuk memeriksakan mereka yang mudik itu apakah dia bebas Corona apa tidak," kata Ma'ruf.
"Kalau yang mereka sudah kembali ke tempatnya masing-masing, mudik masing-masing itu juga supaya kembali ditelusuri. Apakah mereka sudah bebas Corona atau tidak untuk menghindari," sambungnya.
Ma'ruf menuturkan hal ini memang menjadi tugas tambahan bagi pemerintah daerah. Namun dia menyebut pemeriksaan ini perlu dilakukan agar penyebaran Corona tidak terus terjadi di berbagai daerah.
![]() |
Izin Mudik Dibahas dalam Rapat Kabinet
Ma'ruf mengimbau masyarakat tidak mudik saat Lebaran nanti. Ma'ruf mengingatkan bahaya dari kegiatan mudik baik dalam proses perjalanan ataupun di kampung halaman.
"Tapi kalau saya pribadi sebaiknya memang masyarakat tidak mudik. Mudik itu yang penting gimana silaturahmi. Tetapi ada bahaya yang mungkin terjadi, baik di jalan maupun di kerumunan-kerumunan ketika berada di kampung halaman dan ada risiko penularan COVID-19," ujar dia.
Ma'ruf mengatakan kegiatan silaturahmi atau penyampaian ucapan Lebaran bisa disampaikan secara tidak langsung atau melalui media sosial. Ma'ruf mengatakan hal itu diperbolehkan dalam agama.
"Sedangkan silaturahmi bisa melalui online, WhatsApp (WA) misalnya, bisa komunikasi untuk menyampaikan Lebaran," ujarnya.
"Karena menurut agama juga gitu. Kalau ada maslahat yang bisa kita dapat, tetapi ada bahaya, maka prinsip yang harus dipakai adalah menolak bahaya, itu harus didahulukan. Apalagi kalau manfaat silaturahmi bisa dilakukan pada waktu yang lain, pada liburan yang lain," lanjut Ma'ruf.
Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan pemerintah akan membahas perizinan mudik dan akan ditetapkan dalam rapat kabinet mendatang.
Pembahasan mudik, kata Ma'ruf, seharusnya dibahas hari ini tapi tertunda karena Presiden Joko Widodo tengah berduka atas kepergian ibundanya.
Rapid Test Tidak Langgar Physical Distancing
Ma'ruf minta pelaksanaan rapid test di daerah tidak melanggar physical distancing.
"Dilakukan pengetesan itu di tempat-tempat tertentu, dengan jumlah tertentu yang tidak melanggar physical distancing-lah atau social distancing, sehingga kerawanannya bisa dihindari," ujar Ma'ruf.
Menurut Ma'ruf, terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan saat melaksanakan rapid test. Di antaranya dengan cara door to door atau dilakukan dengan jumlah terbatas.
"Bagaimana itu tes-tes dilakukan, saya kira bisa dengan berbagai cara. Ada yang door to door, ada juga disediakan di tempat dengan jumlah terbatas, yang penting jangan sampai ada kerumunan yang banyak," kata Ma'ruf.
Ma'ruf mengatakan sebelumnya terdapat beberapa daerah yang merencanakan rapid test dengan mengumpulkan banyak orang. Namun, dia menyebut hal ini telah dibatalkan.