.webp)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara terkait rencana anggota DPR dan keluarganya yang akan menjalani rapid test virus Corona (COVID-19). Ma'ruf mengatakan kebijakan pemerintah agar rapid test itu diarahkan untuk masyarakat.
"Saya kira kalau kebijakan pemerintah melalui BNPB itu memang diarahkan kepada masyarakat," kata Ma'ruf dalam konferensi pers secara online, Kamis (26/3/2020).
Oleh karena itu, pemerintah jelas Ma'ruf, menyalurkan alat kesehatan secara langsung ke pemerintah provinsi. Terutama kepada provinsi yang berpotensi terjangkit luas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena itu maka alat-alat kesehatan yang ada dari Pemerintah itu disalurkan melalui provinsi, kabupaten-kota terutama kepada daerah-daerah yang diduga ada potensi terjangkit yang lebih luas," ujarnya.
"Jadi saya kira kalau Pemerintah arahnya seperti itu, kebijakannya," lanjut Ma'ruf.
Sebelumnya, Sekjen DPR Indra Iskandar sebelumnya mengumumkan sekitar 2.000 anggota Dewan dan keluarga akan mengikuti tes Corona. Tes akan dilakukan di aula kompleks rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan, dan akan dilakukan secara bergantian. Tes tersebut rencananya akan dilakukan pekan ini.
Namun, rencana tersebut dikecam dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk anggota DPR sendiri. Salah satunya Fraksi PKS. PKS meminta rencana tes Corona yang akan dilakukan ini dibatalkan.
"Kami menerima informasi tersebut dan Fraksi PKS menyatakan sikap meminta Sekjen DPR membatalkan atau setidaknya diprioritaskan hanya untuk yang punya gejala sakit. Tidak elok di tengah kondisi saat ini dimana tenaga medis dan rakyat lebih membutuhkan ada pengadaan rapid test khusus anggota DPR dan keluarganya," tegas Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangannya.
Selain itu kritikan juga datang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) juga mengkritik rencana pelaksanaan tes virus Corona. Formappi menilai hal itu sebagai bentuk egoisme anggota DPR yang tidak mementingkan rakyat.
"Terkait rapid test Corona yang akan dijalani oleh anggota DPR, keluarga dan staf mereka. Sepintas hal ini bisa dianggap sebagai bentuk egoisme DPR yang terlihat malah lebih mementingkan diri mereka sendiri ketimbang rakyat banyak," kata peneliti Formappi, Lucius Karus.
Anggota DPRD Sumut Aulia Agsa Positif Corona:
