Papua Ditutup, Pimpinan Komisi II Nilai Gubernurnya Cepat Respons Corona

Ahmad Doli Kurnia. — Ahmad Doli Kurnia (Agung Pambudhy/detikcom)

Jakarta -

Gubernur Papua Lukas Enembe akan menutup akses keluar-masuk Papua mulai besok untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona (COVID-19). Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memuji Gubernur Papua karena dianggap cepat merespons wabah Corona di daerahnya.

"Saya kira Pak Presiden kemarin sudah menyampaikan di pidatonya bahwa situasi di daerah yang paling tahu adalah kepala daerahnya. Jadi saya kira dalam kaitan itu, termasuk di Papua, itu Pak Gubernur yang paling tahu situasi di sana. Jadi mungkin ada hal-hal yang memang mendasari kenapa sampai mereka melakukan itu," ujar Doli saat dihubungi, Rabu (25/3/2020).

Doli mengatakan status tanggap darurat Corona secara nasional ini perlu direspons cepat oleh tiap daerah. Tiap daerah perlu melihat tingkat kerawanan dan penyebaran virus Corona.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, menurut Doli, untuk merespons wabah Corona ini, diperlukan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi untuk hidup sehat, rajin mencuci tangan, dan menerapkan social distancing. Kedua, fasilitas kesehatan dan tenaga medis di daerah juga menjadi tantangan tersendiri.

Ia menilai karakter masyarakat Papua yang hidup dengan berkelompok dinilai jadi salah satu faktor kebijakan tersebut dipilih. Doli menilai pemerintah Papua bertugas mengintensifkan sosialisasi terkait pencegahan Corona ke masyarakat Papua dengan melakukan pendekatan adat.

"Bicara tentang pelayanan yang cepat, pelayanan yang memadai, saya kira di Papua itu kan tentu situasinya berbeda, masyarakatnya berbeda di sana. Mereka hidup berkelompok-kelompok," ujarnya.

"Tentu kemudian saya kira tugas dari pemerintah Papua itu tentu juga treatment-nya berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Nah, mungkin itu juga salah satunya yang membuat akhirnya pemerintah daerah Papua mengambil langkah yang seperti tadi disampaikan," imbuhnya.

Selain itu, Doli menilai kebijakan Papua membatasi penerbangan dan pelayaran masuk dan keluar dari daerahnya tak bisa serta-merta ditetapkan di DKI Jakarta, yang merupakan ibu kota. Sebab, ia menilai Ibu Kota merupakan pusat bisnis nasional sehingga, apa pun kebijakannya, akan berdampak secara nasional, baik ekonomi maupun sosial.

"Kalau mau diterapkan sama dengan daerah lain, itu perlu ada pembahasan khusus antara pemerintah daerah DKI dengan pusat karena begitu kita mengambil tindakan yang salah terhadap Jakarta, nah ini berdampaknya nasional. Karena berdampak nasional, itu juga harus menjadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah DKI, tapi juga pemerintah pusat," ungkap politikus Golkar itu.

Sebelumnya diberitakan, guna merespons kondisi pandemi virus Corona, Pemerintah Provinsi Papua, yang dipimpin Gubernur Lukas Enembe, menutup akses keluar-masuk Papua. Penutupan ini dilakukan dalam kurun 14 hari, mulai 26 Maret nanti.

"Kesepakatan bersama Forkopimda dengan bupati, wali kota, se-Provinsi Papua, hal pertama, di daerah wilayah adat Mee Pago, La Pago, dan Animha untuk sementara ditutup," kata Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen dalam video yang dikirimkan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, Selasa (24/3).

Pemerintah daerah Papua akan menutup penerbangan penumpang. Akses laut di semua pintu masuk untuk sementara dihentikan. Yang tetap bisa masuk hanya untuk barang atau sembako.

Halaman 1 2

Selanjutnya