.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum membuka informasi data peta daerah mana saja menjadi sebaran virus corona. Padahal saat ini sudah ada 8 pasien yang telah dinyatakan positif corona.
Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin dari Professor Nidom Foundation (PNF), Prof dr Chairul Anwar Nidom mengaku heran dengan kebijakan itu. Sebab, kejadian pamdemi virus corona merupakan bencana kemanusiaan yang mengancam korban jiwa.
"Saya agak sedikit repot kalau segala sesuatu ditarik pada aspek regulasi. Seharusnya kita semua, kita berpikir ini sebuah bencana kemanusiaan yang bisa mengancam jiwa," kata Nidom saat dihubungi detikcom, Kamis (19/3/2020).
"Sebetulnya kita bisa mengambil langkah-langkah untuk mencegah seseorang meninggal itu kan wajib kita lakukan. Itu prinsipnya aspek kemanusiaan. Susahnya kalau ini ditarik dengan kepentingan masing-masing," tambahnya.
"Nah selalu yang dijadikan adalah kepanikan. Semua kebijakan selalu ditarik pada aspek kepanikan," imbuh guru besar biologi molekuler dari Unair itu.
Menurut Nidom, dengan menutup informasi sebaran data virus corona harus untuk publik. Maka yang akan terjadi masyarakat tidak bisa diajak untuk bersolidaritas dengan bencana. Sebab mereka hanya ditempatkan pada posisi mengikuti saja apa kata kebijakan.
"Artinya bahwa kita tidak menempatkan masyarakat pada posisi yang bisa diajak solidaritas. Mereka hanya diajak sebagai makmum. Jadi ukuran apakah nanti akan panik atau tidak, bukan didasarkan pada komunitas tetapi pada sebuah pada kebijakan," tegasnya.
Tonton juga Kasus Corona di Jateng: 69 PDP, 4 Positif dan 2 Meninggal :
"Jadi kan kita harapkan masyarakat tumbuh solidaritas tanpa harus diinstruksi tanpa harus ini melakukan pencegahan secara diri sendiri. Tapi banyak tindakan-tindakan jadi agak tidak singkron," ujar Nidom.
Nidom kemudian memberikan gambaran bahwa virus corona saat ini tidak mengetahui kebijakan suatu kepala daerah. Sebab yang virus tahu hanya menginveksi siapa calon korban berikutnya.
"Saya memberi gambaran gini. Virus itu kan tidak ngerti kebijakan atau tidak mau tahu dengan kebijakan-kebijakan suatu kepala daerah. Dia mau menginveksi ya menginveksi saja. Yang diatur oleh kebijakannya ini kan calon korbannya," tutur Nidom.
"Nah sehingga masyarakat tidak perlu tahu data ini karena nanti akan panik kan sebetulnya psikologi sosial. Kalau psikologi sosial ya ditangani dengan psikologi sosial. Jangan menutupi informasi," tukasnya.
"Jadi saya terus terang kalau ada tindakan-tindakan itu jangan meletakkan masyarakat pada posisi yang tidak ngerti," tandasnya.
Sebelumnya, 8 orang di Jawa Timur positif corona. Namun, Pemprov Jawa Timur belum mau membuka peta daerah mana yang menjadi sebaran virus corona.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya tak akan membuka daerah mana yang menjadi sebaran corona. Khofifah tak ingin dengan dibukanya peta penyebaran corona ini, warga di daerah terjangkit menjadi khawatir.
