.webp)
Jubir Presiden Jokowi, M Fadjroel Rachman mempertegas maksud menyinggung publik tidak butuh kebijakan 'efek kejut'. Itu ia maksudkan dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kebijakan transportasi di tengah masa pandemi virus corona COVID-19 yang sempat dikeluarkannya.
"Ini terkait Anies. Dia bilang itu efek kejut, bahwa pengurangan transportasi efek kejut supaya masyarakat sadar tentang COVID-19," ujar Fadjroel saat dimintai konfirmasi, Kamis (19/3/2020).
Fadjroel mengatakan bahwa tidak bermaksud menyindir Anies. Namun Fadjroel tidak ingin bahwa rakyat yang menjadi eksperimen sosial dari kebijakan yang dibuat pemerintah.
"Tidak menyindir. Cuma kita tidak boleh membuat kebijakan yang coba-coba. Bisa bayangkan nggak kalau kebijakan lockdown, satu hari (ditetapkan), terus (besoknya) dicabut, terus bilang 'sorry ya, ini efek kejut', kan gila," kata Fadjroel.
Kebijakan dengan narasi 'efek kejut' ini pernah dilontarkan Anies yang mengungkap alasannya membatasi transportasi massal pada hari Senin (16/3) lalu. Anies beralasan ingin memberi 'efek kejut' kepada masyarakat dalam menghadapi virus corona COVID-19.
"Tadi pagi kendaraan umum dibatasi secara esktrem, apa sih tujuannya? Tujuannya, mengirimkan pesan kejut kepada seluruh penduduk Jakarta bahwa kita berhadapan dengan kondisi ekstrem. Jadi, ketika orang antre panjang, 'oh iya Covid-19 itu bukan fenomena di WA (Whatsapp, red) yang jauh di sana. Ini ada di depan mata kita'. Kalau kita tidak kirim pesan efek kejut ini penduduk di kota ini masih tenang-tenang saja, yang tidak tenang ini siapa yang menyadari ini," kata Anies dalam video rapat teknis percepatan penanganan Covid-19 yang disiarkan di channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, Senin (16/3).
Antrean penumpang pun saat itu tak terelakkan. Warga mengeluhkan, dengan menumpuknya antrean dikhawatirkan ada potensi penyebaran penyakit.
Masih di hari yang sama, Anies pada malam harinya mengatakan jumlah kendaraan umum akan kembali ke frekuensi tinggi. Kebijakan itu menyusul adanya arahan Jokowi agar transportasi publik tetap disediakan.
"Sesuai arahan Presiden terkait penyelenggaraan kendaraan umum massal untuk masyarakat, maka kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaraan kendaraan umum di Jakarta," kata Anies di Balai Kota, Jakarta.
