.webp)
Komisi IX DPR RI menilai kondisi penyebaran virus Corona (COVID-19) sudah genting. Pemerintah diminta tidak menolak jika ada bantuan internasional terkait penanganan Corona.
"Saya sarankan kalau ada negara lain mau membantu, tolong nggak usah ditolak. Kita sekarang sedang hand in hand lah, pegangan tangan untuk mengatasi ini," kata Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh kepada wartawan, Senin (16/3/2020).
Ninik juga menyoroti lambannya koordinasi pusat dan daerah dalam penanganan virus ini. Ia justru mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan pemerintah daerah dengan penetapan status kedaruratan hingga meliburkan sejumlah sekolah untuk mencegah penyebaran virus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sampai bingung harus mengomentari apa soal pemerintah ini. Karena di beberapa sisi cukup lambat ya, koordinasi antara pusat dan daerah cukup lambat juga, sehingga akhirnya pusat dan daerah menetapkan sendiri kedaruratan, tiap daerah menetapkan sendiri mereka mau membuka sekolah tetap masuk atau tidak, daerah melakukan sendiri alternatif-alternatif yang dilakukan," ujarnya.
Ninik meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang saat ini diketuai Kepala BNPB Doni Monardo. Politikus PKB itu menilai Presiden perlu ambil bagian sebagai pengambil kebijakan tertinggi.
"Kalau keadaan darurat sebenarnya kita harusnya sudah dilakukan penetapan keadaan darurat. Saya pikir harusnya tim gabungan ini yang memimpin bukan salah satu sektor atau kementerian saja, tapi seperti negara lain yang mimpin langsng Presiden, sehingga kebijakan sudah kebijakan tertinggi," ujar Ninik.
Tonton juga Mengenal Social Distancing yang Digaungkan untuk Lawan Virus Corona :
