Komisi IX: Opsi Lockdown Perlu Dipertimbangkan, tapi Antisipasi Harus Jelas

Komisi IX: Opsi Lockdown Perlu Dipertimbangkan, tapi Antisipasi Harus Jelas

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Sabtu, 14 Mar 2020 12:26 WIB
The Navigli district of Milan, one of the area of night life in Milan, is almost deserted after most bars were closed by the last decisions of the government trying to face the coronavirus emergency, in Milan, Sunday, March 8, 2020. (Claudio Furlan/LaPresse via AP)
Ilustrasi kota di Italia saat lockdown akibat Corona (Foto: Claudio Furlan/LaPresse via AP)
Jakarta -

Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan meminta pemerintah mempertimbangkan opsi lockdown usai WHO meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan darurat nasional terkait virus Corona. Namun, Jokowi diminta tetap mempertimbangkan kesiapan masyarakat agar tidak timbul kepanikan.

"Tentu itu semua (lockdown) perlu dipertimbangkan ya, karena ini sudah bahaya global ya. Cuma maksudnya Presiden Jokowi juga harus melihat kesiapan masyarakat kita. Jangan sampai panic buying juga tinggi," kata Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh saat dihubungi, Sabtu (14/3/2020).

Ninik, sapaan akrabnya, meminta Jokowi mempertimbangkan kultur masyarakat Indonesia yang komunal. Selain itu, menurutnya, perlu diperkirakan juga berapa lama lockdown akan diberlakukan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kedua, sampai berapa lama targetnya untuk lockdown itu. Kalau mereka melakukan lockdown, oke dua minggu, dalam dua minggu menemukan obatnya atau harus melakukan ini-ini, itu langkahnya apa. Nah itu yang saya melihat belum ada. Jadi jangan hanya sekadar lockdown, tapi juga harus sisi antisipasi yang jelas, langkah-langkahnya seperti apa harus jelas," ujar Ninik.

Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul WafirohWakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh Foto: Luqman Nurhadi/detikcom

Menurut Ninik, perlu ada kesiapan dan sosialisasi yang masih dari pemerintah sebelum lockdown diberlakukan. Selain itu, Ninik mengatakan pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan terbuka terkait virus Corona ini.

ADVERTISEMENT

"Itu kan harus disampaikan kepada masyarakat juga bagaimana ini bisa sembuh, sehingga ini masyarakat itu tahu bahwa virus ini penyebarannya seperti ini, kalau terkena seperti ini, penyembuhannya seperti ini. Jadi jangan hanya diisolasi, tapi tidak tahu solusinya seperti apa dan tidak tahu apapun soal ini bentuk virus seperti apa sih," ujar politikus PKB itu.

Tonton juga Jokowi Belum Kepikiran Soal Lockdown Karena Corona :

Sementara itu, anggota Komisi IX dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay juga mendesak pemerintah untuk segera mempertimbangkan usulan lockdown. Usulan itu, menurutnya, didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan.

"Usulan ini (lockdown), menurut saya, tidak ada kaitannya dengan politik. Ini murni atas nama kemanusiaan. Karena itu, pendekatannya harus dengan pendekatan nilai-nilai kemanusiaan," ujar Saleh dalam keterangan terpisah.

Saleh juga mendesak kepala daerah untuk melaksanakan tanggap darurat nasional. Selain itu, pemerintah juga diminta melarang masyarakat melakukan pertemuan dalam bentuk keramaian, termasuk meliburkan sekolah dan perguruan tinggi.

"Dalam konteks ini, pemerintah mau tidak mau harus meliburkan sekolah dan perguruan tinggi. Kalau harus belajar, perlu dipikirkan bagaimana belajar jarak jauh. Dengan teknologi yang ada, itu sangat mungkin dilakukan. Menteri Pendidikan kita kan paham sekali soal IT. Kalau nanti sekolah diliburkan, Mendikbud tentu sudah siap untuk melaksanakan belajar jarak jauh dan belajar dengan pendekatan teknologi digital," kata Saleh.

"Selain itu, pemerintah diminta untuk melarang masyarakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan dalam bentuk keramaian. Sebab, keramaian dan kerumunan diyakini tidak aman bagi mereka yang hadir. Di tempat seperti itu, potensial terjadi transmisi virus Corona," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sebelumnya mengatakan telah ada 114 ribu orang yang terinfeksi virus Corona di seluruh dunia. Maka dari itu, ia menyebut virus Corona sebagai ancaman pandemi.

Italia sebagai salah satu negara dengan kasus Corona terbanyak bahkan sampai melakukan lockdown. Namun, Jokowi mengatakan RI belum berpikir untuk lockdown.

"Belum berpikir ke arah sana," kata Jokowi.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads