.webp)
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sohibul mengaku ingin membentuk koalisi dengan Demokrat di Pilkada 2020.
"Pilkada tentu sesuai dengan perkembangan di bawah karena memang kita tidak bisa langsung top-down. Tapi penanggung jawab dari PKS dengan Demokrat tentu nanti bertemu dan sama-sama membuka peta, di mana PKS dengan Demokrat punya kekuatan," kata Sohibul di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/3/2020).
Namun, Sohibul mengungkapkan pembahasan koalisi ini belum dibicarakan secara intens. Dia mengatakan belum ada pembahasan mengenai daerah mana saja yang berpotensi bekerja sama dengan Demokrat.
"Jadi PKS secara khusus, kita punya kebijakan membebaskan koalisi di Pilkada ini dengan partai mana pun, tergantung pada suasana kebatinan di daerah itu. Jadi kalau PKS memang nyaman di daerah itu dengan Demokrat, ya kita dorong (koalisi). Nyaman dengan partai lain, silakan juga," bebernya.
Namun dari pertemuan ini, Sohibul mengatakan PKS telah mengenalkan beberapa kadernya ke SBY. Dia mengatakan akan ada pertemuan selanjutnya untuk membahas koalisi ini.
"Karena itu, ini yang harus digali, di-scan ya, diperiksa di daerah mana PKS dan Demokrat itu ya bisa kerja sama dan melahirkan kemenangan," jelas dia.
PKS-PD Tak Sepakat Ambang Batas Parlemen 7 Persen
Sohibul juga mengungkapkan memiliki kesamaan dengan Partai Demokrat, yaitu sama-sama tidak sepakat dengan kebijakan ambang batas parlemen 7 persen.
"Tadi (dalam pertemuan) juga disinggung terkait masalah parliamentary threshold. Itu pertama, Demokrat jelas tidak setuju kalau kemudian itu sampai 7 persen," kata Sohibul.
Sohibul menjelaskan Demokrat dan PKS sepakat penyederhanaan partai perlu dilakukan. Namun dia ingin penyederhanaan ini tidak menghilangkan representasi partai di Indonesia. Sebab, menurutnya, Indonesia itu beragam.
Bila ambang batas parlemen terlalu tinggi, sambung Sohibul, jumlah partai yang akan menduduki kursi DPR akan semakin sedikit.
"Sehingga tadi saya sampaikan ke Pak SBY, bahwa (parliamentary threshold) 4-5 persen itu mungkin yang paling tepat. Kalau 4-5 persen, representasi keragaman Indonesia itu terwakili oleh partai," ucapnya.
"(Ada) 8, 9, 10 partai itu saya kira cukup merepresentasi. Tapi kalau kemudian parliamentary threshold jauh lebih tinggi lagi, mungkin partai tinggal 6, 5. Itu saya kira akan menghilangkan representasi kemajemukan Indonesia," imbuhnya.
