.webp)
Masyarakat dibuat geger soal penjelasan potensi persebaran virus Corona melalui KRL-2 atau Depok-Bogor-Jakarta Kota. Pemkot Depok hingga Pemkot Bogor pun turut angkat bicara soal kabar yang membikin para pengguna KRL khawatir.
Informasi ini mulanya beredar di sejumlah grup WhatsApp. Ada foto Gubernur Anies Baswedan sedang memaparkan presentasi penanganan Corona di Jakarta. Di belakang Anies, ada slide dengan judul 'Waspada Risiko COVID-19 via Transportasi Publik'. Dalam slide itu, tertulis keterangan 'Risiko kontaminasi terbesar terjadi di wilayah KRL-2 atau Rute Bogor-Depok-Jakarta Kota'.
Anies membenarkan foto tersebut. Dia menyebut sedang melakukan presentasi tertutup penanganan Corona dengan SKPD di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (11/3/2020) pagi. Dia mengatakan presentasi itu bertujuan membangun kewaspadaan.
"Begini, kita membahas begitu banyak. Ada lebih dari 20 slide tadi. Intinya adalah kenapa tadi dikumpulkan seluruh jajaran, baik kepala OPD maupun pimpinan BUMD, untuk menyampaikan semua potensi risiko sehingga jajaran bisa mengambil langkah-langkah mitigasi," ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).
Anies menyebut Jakarta memiliki beberapa risiko tinggi. Salah satunya, kata dia, di KRL Bogor-Depok-Jakarta Kota tersebut.
"Jadi yang disampaikan itu bukan bahwa saat ini ada kasus, bukan, tapi bahwa saat ini kita punya potensi risiko-risiko, salah satunya adalah transportasi, tapi juga yang aspek-aspek lain," ucap Anies.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta meluruskan hal ini. Pemprov DKI menegaskan peta tersebut bukanlah persebaran virus Corona di kereta api.
"Terkait dengan peta yang kemarin beredar tentang jalur kereta api. Itu bukan persebaran virus di kereta api yang terjadi sekarang," ujar Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI Jakarta Suharti dalam jumpa pers di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).
Suharti menjelaskan peta tersebut merupakan hasil pemetaan jalur transportasi, khususnya KRL dan MRT. Pemetaan tersebut, kata dia, didapatkan dari data-data potensi persebaran yang sebelumnya telah disimulasikan oleh Pemprov DKI.
"Itu adalah hasil dari pemetaan jalur transpor umum, khususnya untuk KRL dan MRT yang kemudian kami overlay dengan data-data potensi persebaran. Karena teman-teman juga tahu persebaran ada di Depok, ada di Kemang dan sebagainya," jelasnya.
Upaya Pemprov DKI untuk mendeteksi potensi penyebaran Corona ini mendapat apresiasi. Fraksi PAN DPRD DKI menilai apa yang dilakukan Pemprov DKI itu memang perlu.
"Kalau memang kita punya rencana mencegah, memang perlu mulai dari tempat yang berpotensi penyebarannya tinggi, yakni di public transport," ujar Bendahara F-PAN Farazandi Fidinansyah saat dihubungi, Kamis (12/3).
Dia meyakini aturan yang dibuat pemerintah untuk mencegah Corona sama dengan negara lain. Tujuan utamanya mengantisipasi virus di transportasi publik.
"Posisi pemerintah saya meyakini protapnya di negara-negara lain pun sama, terutama tempat umum, public transport, itu jadi target. Bukan target sih, tujuan utama yang harus diantisipasi. Kayak di Italia, Inggris, tempat publik harus disteril, stadion diisolasi," kata Farazandi.
Pemkot Bogor hingga Pemkot Depok Angkat Bicara
Daerah-daerah yang menjadi perlintasan rute KRL itu pun waspada. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan semua pihak harus berkoordinasi untuk memitigasi penyebaran virus tersebut.
"Iya, yang pertama. Pemkot menganggap ini kondisinya sudah sangat serius. Kita harus bergerak cepat dan berkoordinasi dengan semua," kata Bima Arya saat dihubungi, Kamis (12/3).
Bima menjelaskan, pihaknya siap membantu pengelola KRL, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), memenuhi kebutuhan medis di stasiun ataupun di gerbong. Semisal hand sanitizer, alat ukur suhu tubuh (thermal gun/scanner) serta petugas yang mensosialisasi penggunaan masker.
"Jadi berapa hand sanitizer yang disiapkan, ditempatkan di mana saja, dan kebutuhan apa lagi yang perlu dibantu oleh Pemkot. Misalnya alat deteksi suhu tubuh, kemudian sosialisasi penggunaan masker, gitu," ucap Bima.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memandang potensi persebaran Corona ini dengan berbeda. Pemkab Bogor meminta bantuan alat kesehatan (alkes) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Dan kalau alat dan lainnya, kita harus meminta bantuan kepada DKI. Karena ini kan jangan sampai kita mengantisipasi di hilir, hulunya tidak ada deteksi," kata Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan di Kantor Bupati Bogor, Komplek Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (12/3).
Iwan mengakui Pemkab Bogor tidak memiliki alat yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan medis di stasiun atau di gerbong seperti di DKI Jakarta. Oleh karena itu, Pemkab Bogor akan mengkomunikasikan pengadaan alat ini dengan Pemprov DKI Jakarta.
Sebab, lanjutnya, mitigasi penyebaran virus Corona ini harus searah. Masalah virus Corona ini juga, kata Iwan, adalah tanggung jawab bersama.
Namun, soal potensi Corona di KRL ini, Depok tak hanya terpaku hanya di KRL. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Pemerintah Kota Depok Sidik Mulyono mengatakan semua jenis transportasi umum berpotensi terkontaminasi virus, tak hanya KRL.
"Sebetulnya kalau bicara masalah potensi, di mana pun ada potensi, bukan hanya di KRL. Di bus juga, karena setiap kali orang yang sakit dalam kondisi dia basah tangannya memegang pegangan di mana, kemudian belum sempat kering sudah terpegang lagi orang lain itu akan tertular, kemungkinan besarnya. Dan itu bukan hanya virus Corona, semua virus," ujar Sidik di Balai Kota Depok, Jl Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Kamis (12/3).
Sidik kemudian mengatakan situasi yang kondusif harus diciptakan sehingga masyarakat tenang. Lagi pula, menurut Sidik, Corona tak mudah menjangkiti saat daya imunitas seseorang kuat.
