Resmi Diinterpelasi DPRD, Gubernur Sumbar: Kami Hormati, Siap Beri Jawaban

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno — Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (Mardi Rahmat/20 detik)

Padang -

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) secara resmi menyetujui penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Gubernur Irwan mengaku sangat menghormati keputusan lembaga legislatif tersebut.

Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku siap untuk memberikan jawaban, sesuai jadwal dan pertanyaan yang akan diajukan.

"Kami hormati keputusan (DPRD) itu, dan kami siap memberikan jawaban," kata Irwan kepada wartawan, Senin (9/3/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Irwan mengaku belum tahu persis arah interpelasi tersebut. Sebab sejak awal ia mempersiapkan jawaban terhadap rencana interpelasi soal perjalanan dinas luar negeri, bukan soal pengelolaan BUMD dan aset daerah.

"Belum tahu persis. Tapi tentu saja akan kita persiapkan materi yang diperlukan," katanya.

Para pengusul interpelasi di DPRD Sumbar membawa dua hal, yakni berkaitan dengan perjalanan dinas luar negeri yang sering dilakukan Gubernur Irwan serta soal pengelolaan BUMD dan aset daerah. Namun, rapat paripurna hanya menyetujui interpelasi BUMD saja.

"Kami sebenarnya sudah menyiapkan segala sesuatu untuk interpelasi perjalanan luar negeri. Namun karena tidak jadi, kami pun tetap menghormatinya," kata Irwan.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumbar secara resmi menyetujui penggunaan interpelasi. Dalam pemungutan suara, hanya Fraksi PKS yang menyatakan penolakan, sementara Enam Fraksi lainnya menyatakan setuju.

"Dengan ini, paripurna memutuskan untuk menyetujui penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Barat," kata Ketua DPRD Sumbar, Supardi sambil mengetuk palu, Senin (9/3).

Sidang paripurna dihadiri 56 dari 65 orang anggota dewan. Dalam pengambilan keputusan akhir, ada 46 anggota dewan yang menyatakan setuju untuk interprlasi, sementara 10 orang anggota Fraksi PKS menolak.

Interpelasi hanya berkaitan dengan urusan pengelolaan BUMD, sedangkan untuk perjalanan dinas luar negeri Gubernur tak disetujui parlemen. Enam fraksi yang setuju interperlasi tersebut adalah Fraksi Partai Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar, PPP-Nasdem dan PDI-P-PKB.

Halaman 1 2

Selanjutnya