.webp)
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumbar secara resmi menyetujui penggunaan hak interpelasi. Dalam pemungutan suara, hanya Fraksi PKS yang menyatakan penolakan.
"Dengan ini, paripurna memutuskan untuk menyetujui penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Barat," kata Ketua DPRD Sumbar, Supardi sambil mengetuk palu, Senin (9/3/2020).
Sidang paripurna dihadiri 56 dari 65 orang anggota dewan. Dalam pengambilan keputusan akhir, ada 46 anggota dewan yang menyatakan setuju untuk interpelasi, sementara 10 orang menolak. Kesepuluh orang itu merupakan anggota Fraksi PKS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, interpelasi hanya berkaitan dengan urusan pengelolaan BUMD, sedangkan untuk perjalanan dinas luar negeri Gubernur tak disetujui parlemen.
"Soal kunjungan luar negeri Gubernur, fraksi-fraksi di DPRD Sumbar hanya mengingatkan Gubernur, agar kunjungan itu benar-benar efektif dan bermanfaat bagi pengembangan daerah," jelas Supardi kepada wartawan.
Enam fraksi yang setuju interpelasi tersebut adalah Fraksi Partai Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar, PPP-Nasdem, dan PDIP-PKB.
DPRD selanjutnya akan mengagendakan rapat paripurna dengan Gubernur Irwan Prayitno, untuk mendengarkan penjelasan terkait hal yang diinterpelasikan tersebut.
Interpelasi sendiri diinisiasi oleh Fraksi Partai Gerindra, melalui perintah lisan Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Andre Rosiade akhir tahun 2019 lalu.
Semula, interpelasi ini hanya dimaksudkan untuk urusan Gubernur Irwan yang sering bepergian keluar negeri. Namun dalam perjalananya, Gerindra sebagai pengusul yang didukung beberapa orang anggota DPRD dari Fraksi Demokrat dan Golkar, memperluas interpelasi dengan menambahkan persoalan pengelolaan BUMD dan aset daerah.
