.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memantau 115 orang dan mengawasi 32 pasien terkait wabah virus corona COVID-19. Pernyataan tersebut dipertegas Gubernur Anies Baswedan.
Anies mengatakan, monitoring dan pengawasan sudah dilakukan sebulan terakhir. Ketentuan tersebut, kata Anies, sudah mengikuti kriteria yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Sekarang saya bicara corona. Ada beberapa hal, sampai saat ini, selama satu bulan lebih di DKI ada 115 orang yang dalam pemantauan dan ada 32 orang pasien dalam pengawasan. Ini semua mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan," ujar Anies di sela acara HUT Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta ke-101, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies menerangkan, pihaknya juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta untuk menangani virus corona. Instruksi Gubernur itu bernomor 16 Tahun 2020.
"Kita sudah menyiapkan, mengeluarkan instruksi gubernur untuk menyikapi corona virus yang terjadi di luar Indonesia. Karena dalam beberapa hari ini, ada lebih dari 10 negara yang mengumumkan kasus corona virus pertama di negara mereka, mulai dari Selandia Baru sampai Nigeria," ucap Anies.
Apa maksud pemantauan seperti yang disampaikan Anies?
Mengenai maksud yang disampaikan Anies, Kemenkes menjelaskan istilah pemantauan untuk orang yang memiliki riwayat infeksi dan suhu tubuhnya hangat. Selain itu, mereka yang baru pulang dari negara-negara China, Singapura, atau Malaysia juga ikut dipantau.
"Kalau kamu ada pilek sekarang, kalau kamu badannya hangat, kemudian kamu pernah ke tempat yang punya riwayat infeksi saya masukkan orang dalam pemantauan. Kamu pulang dari China, Malaysia, kamu pulang dari Singapura yang sudah terinfeksi kamu saya masukkan ke orang dalam pemantauan," ujar Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Anung Sugihantono saat dihubungi, Minggu (1/3/2020).
Sementara, orang yang masuk dalam pengawasan yakni, gejalanya bertambah dengan adanya sesak napas. Apabila memiliki gejala tersebut, akan dibawa ke rumah sakit dan diisolasi.
 Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Anung Sugihantono. (Foto: Andhika/detikcom) |
"Kalau orang pasien dalam pengawasan itu kamu nambah sesak nafas, sehingga kamu saya bawa ke rumah sakit. Kamu saya taruh di ruang isolasi. Swapnya yang diambil itu, statusnya pasien dalam pengawasan," kata Anung.
Lebih lanjut, Anung menerangkan, orang yang dalam pengawasan itu masuk dalam kategori suspect virus corona. Meski demikian, Anung menegaskan orang yang suspect corona bukan berarti langsung positif terjangkit virus.
"(Pasien dalam pengawasan) dalam bahasa Inggris disebut suspect," ucap Anung.
Menurutnya, masih ada tiga tahap untuk memastikan pasien tersebut benar-benar positif virus corona. "Itu nanti masih ada tiga tahap dalam bahasa Inggris. Setelah suspect itu nanti probable, setelah probable baru confirm. Jangan dianggap kalau suspect sudah terinfeksi tapi tidak terbukti. Itu bukan itu maknanya," terangnya.
Respons Anggota Dewan
Sementara itu, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyoroti pernyataan Anies. PDIP berharap Anies memberikan pernyataan yang menyeluruh agar tidak membuat warga panik.
"Saya harap pak gubernur memberikan pernyataannya jangan mengambang, nanti orang menjadi panik," ujar Anggota Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, Minggu (1/3).
Sedangkan, Anggota Komisi Kesra DPRD DKI dari F-Golkar Basri Baco meminta Anies dan jajarannya melakukan langkah strategis. Basri meminta masyarakat tidak perlu panik.
 Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Basri Baco. (Foto: Lisye Sri Rahayu/detikcom) |
"Sudah cukup (tepat), tinggal jangan asal ngomong. Habis itu action apa yang dibuat. Langkah-langkahnya strategis apa. Jangan diam aja," ujar Basri di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Jalan Pegangsaan Barat, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (1/3).
Selain itu, Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas meyakini Anies tidak melakukan pengalihan isu soal virus corona. Hasbi justru meminta Anies melakukan langkah antisipasi.
"Bukan pengalihan isu. Memang corona ini penyakit yang sudah ke mana-mana, kita di DKI jangan menggampangkan aman dari corona. Padahal perputaran manusia di Jakarta dan Bali tidak jauh berbeda. Gubernur harus melakukan antisipasi," kata Hasbi, Minggu (1/3).
Virus ini awalnya diketahui berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus ini sudah menyebar ke sejumlah negara dan berdampak terhadap dibatalkannya beberapa agenda penting. Sejauh ini, pemerintah menegaskan Indonesia masih nihil kasus corona.
