.webp)
Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo meminta Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb segera menuntaskan masalah absensi kerja dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Satpol PP. Menurutnya, Satpol PP yang bertugas di lapangan harus diberi dispensasi.
"Kami DPRD sangat sesalkan ada peristiwa yang mana peristiwa itu kemudian viral di media sosial, viral menjadi perbincangan publik tidak hanya di Kota Makassar bahkan mungkin di nasional, itu yang patut kita sesalkan karena melibatkan antara sesama korps, yaitu sesama ASN pemkot Makassar," ujar Rudi saat ditemui di Kota Makassar, Kamis (27/2/2020).
Rudi menilai, keributan yang terjadi di depan Rumah Jabatan Wali Kota Makassar tidak layak dipertontonkan ke publik. Perdebatan seperti itu harusnya hanya terjadi di dalam rapat internal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di dalam rapat kan bisa terjadi perdebatan sengit, perdebatan yang mungkin saling pukul meja, itu bisa saja seperti itu tetapi itu di dalam tidak boleh dibawa keluar. Apalagi peristiwa itu terjadi di Rumah Jabatan Wali Kota," katanya.
Rudi mengingatkan Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb untuk dapat menyelesaikan persoalan serupa ke depannya. Rudi menegaskan, sesama ASN tidak boleh mempertontonkan keributan di depan umum.
"Bagaimana mau melayani masyarakat dengan baik kalau di internalnya juga ribut. Itu kan tidak bagus tidak menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat," imbuhnya.
Satpol PP Makassar sempat menutup Kantor Wali Kota Makassar dan ribut-ribut di Rujab Walkot karena terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak cair selama 3 bulan dan persoalan absen elektronik. Rudi mengapresiasi apa yang menjadi tuntutan Satpol PP, namun cara penyampaiannya tidak baik.
"Seharusnya dikomunikasikan ke dalam dan pemerintah kota khususnya wali kota dan yang terkait harusnya bisa memahami tugas-tugas dari Satpol tadi yang mana memang lebih banyak turun di lapangan," paparnya.
Untuk itu, Rudi mengingatkan agar ke depannya ASN Pemkot Makassar yang bertugas di lapangan seperti Satpol PP hingga Dishub diberikan fleksibilitas terkait absen kerja.
"Harusnya aturan ini (absen elektronik) ada pengecualian, atau ada khusus Satpol PP yang banyak di lapangan itu tidak perlu. Saya kira aturan seperti itu tidak menjadi masalah jika diberikan keluasaan dan kelonggaran untuk ASN yang memang banyak di lapangan, karena itu memang susah (untuk absen)," tuturnya.
"Banyak contoh lah, misalkan ada pejabat-pejabat yang mendampingi wali kota, ini kan tidak harus masuk absensi. Jangan digeneralisasi bahwa semua harus absen lewat ini. Ini sebenarnya hal kecil yang harusnya bisa diselesaikan di dalam pemerintahan, tidak perlu keluar," pungkasnya.
(nvl/jbr)
