.webp)
Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja menyorot soal otonomi daerah yang terdampak banjir di Jabar. Menurutnya, penanganan pertama bencana daerah di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota setempat.
Ia membandingkan hierarki pemerintahan Jabar dengan DKI Jakarta. "Poin yang ditekankan yang paling penting, bahwa di Jabar ini sistem hierarkis pemerintahan beda dengan DKI Jakarta. Kalau di Jakarta, ada masalah gubernur turun sendiri," kata Setiawan seusai telekonferensi di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (26/2).
"Kalau di Jabar kan ada otonomi daerah kabupaten dan kota. Jadi kalau harus maju duluan itu, ada di kabupaten dan kotanya, makanya kita akan membuat standar operasi prosedur (SOP) manakala terjadi bencana," Setiawan menambahkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
SOP itu, ujar Setiawan, berupa tinjauan lapangan dan pelaporan dari masing-masing daerah untuk melihat posisi bencana di Jabar. "Jabar itu tidak diam, kita turunkan data unit dari Pusdalops BPBD, ada juga Unit Reaksi Cepat (URC), kita juga sudah turun ke lapangan dan membangun dapur umum, distribusi logistik, lauk pauk dan lainnya," katanya.
Menurutnya, penanganan bencana di Jabar harus dilakukan secara paripurna, dengan pemerintah provinsi dan daerah. "Jadi tidak harus menunggu gubernur, kalau di Jabar ada bupati dan wali kota yang dipilih secara otonom, dan mereka bisa melakukan tindakan dan harusnya lebih cepat," ucap Setiawan.
Saat ini, menurut Setiawan, saat ini BPBD Jabar dan daerah tengah menginventarisasi dampak kerusakan di daerah terdampak banjir di Karawang, Bekasi, Subang. "Dampaknya berbeda-beda, di Bekasi banyak penduduknya, Karawang juga sama, tapi bisa berbeda dengan Subang. Sekarang BPBD masih menghitung semuanya," ujarnya.
"Sekarang kita masih menunggu laporan dari daerah, untuk menentukan status bencana, kalau sekarang baru siap siaga," kata Setiawan menambahkan.
(bbn/bbn)
