.webp)
Pemerintah Kabupaten Karawang menetapkan status tanggap darurat bencana atas banjir yang melanda sejak dua hari lalu. Hal itu tak lepas dari meluasnya ganangan air dan jumlah korban yang mengungsi.
"Kesepakatan antar instansi, status tanggap darurat bencana akan diterapkan selama 14 hari," kata Sekda Karawang, Acep Jamhuri usai menerima kunjungan Kepala BNPB Nasional Letjen Doni Monardo di Kantor BPBD Karawang, Rabu (26/2/2020).
Saat ini, kata Acep, Berdasarkan pendataan BPBD Karawang selama dua hari, banjir berdampak pada 47.670 ribu jiwa dan menyebabkan total 9.770 jiwa mengungsi. Jumlah itu lebih banyak dari sebelumnya, 32.961 jiwa terdampak dan menyebabkan 9.514 orang atau 3111 keluarga mengungsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala BNPB Letjen Doni Monardo mengingatkan penanggulangan banjir tak akan selesai hanya dengan status tanggap darurat. Menurut Doni, penanggulangan seharusnya fokus pada normalisasi sungai dan membersihkan sampah.
"Banjir ini kan karena hujan deras yang lama dan merata di sebagian besar wilayah pantura termasuk Karawang. Sehingga sebagian besar air menggenangi daratan dengan jumlah yang besar. persoalannya adalah, aluran-aliran itu terhambat, tadi diakui pa sekda, sampah menjadi faktor utama," kata Doni.
Faktor lainnya kata Doni adalah sedimentasi dan pendangkalan di Sungai Cibeet dan Citarum. "Juga pemukiman yang berada di sepanjang sungai, yang harusnya sungai ini lebar, sekarang terjadi penyempitan. Sudah dangkal menyempit. Ditambah dengan penyumbatan sampah," kata Doni.
Alhasil, kata Doni, cara penanggulangan banjir adalah membangkitkan kembali budaya kerja bakti setiap akhir pekan. "Perlu ada kesadaran kolektif agar semua masyarakat kita, sampai dengan tingkat keluarga perorangan itu tahu. Misalnya tradisi kerja bakti setiap minggu," kata Doni.
(mud/mud)
