.webp)
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menegaskan dirinya tidak masalah mengganti pejabat setiap bulan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih. Nurdin mempersilakan pejabat yang bermasalah untuk menjadi sopir.
"Orang-orang yang bermasalah silakan jadi sopir. Kalau tidak mencapai standar kinerja, diganti saja dengan orang yang memiliki kapasitas," kata Nurdin kepada jajarannya di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (25/2/2020).
Hal ini disampaikan Nurdin pada di acara Rapat Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Sulsel. Turut hadir Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Bidang Reformasi Birokrasi dan Publik Prof Sangkala, Sekda Sulsel Abdul Hayat Gani, Asisten I Andi Aslam Patongangi, dan Asisten III Tautoto Tanaranggina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelum Nurdin memberikan arahannya, di acara tersebut diputar video pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo yang mempersilakan gubernur dan bupati mengganti pejabat dalam dua bulan. Nurdin pun menegaskan tidak akan mentolerir pejabat yang tidak mampu memenuhi standar kinerja.
"Dua bulan ganti pejabat nggak ada masalah," tegasnya.
Nurdin menilai pencopotan pejabat tidak masalah dilakukan demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan didukung aparat yang memiliki integritas dan moralitas.
"Jangan salahkan saya kalau tiap bulan ganti pejabat. Saya tidak berambisi pertahankan jabatan. Ambisi saya ingin ciptakan pemerintahan yang bersih, efesien dan efektif," jelasnya.
Untuk itu, Nurdin memerintahkan Sekda Sulsel Abdul Hayat Gani untuk selalu memantau dan mengevaluasi kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Sulsel.
"Saya ingatkan lagi Pak Sekda. Jangan pakai hati. Pindahkan pejabat yang tidak mampu. Sulsel memiliki banyak orang-orang hebat. Tapi belum diberi kesempatan," imbuhnya.
(nvl/tor)
