.webp)
DPD RI menggelar seminar seminar nasional pencegahan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Hadir dalam acara tersebut Ketua KPK Firli Bahuri hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai pembicara.
Acara dengan tema 'Penegakkan Hukum Dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah' itu digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020). Selain Firli dan Burhanuddin, hadir pula Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.
Seminar dibuka oleh Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti. Dalam sambutannya, La Nyalla berharap kepada tiga pimpinan lembaga tersebut bisa mengajarkan jurus ke kepala daerah agar pembangunan dapat berjalan cepat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berharap para narasumber bisa memberikan jurus kepada para kepala daerah, agar pembangunan bisa berlangsung cepat, sekaligus tidak melanggar hukum," kata La Nyalla.
La Nyalla mengatakan masih ada aparatur pemerintah daerah yang ragu-ragu ambil kebijakan. Sebab, menurut dia, banyak kepala daerah yang memiliki pengalaman yang tak enak dengan aparat penegak hukum.
"Ini penting, sebab masih ada aparatur pemerintah daerah yang ragu-ragu, bahkan takut dalam mengambil kebijakan dan kebijakan itu nantinya dikhawatirkan akan dipersoalkan," ujarnya.
"Termasuk melaksanakan belanja daerah akibat adanya pengalaman berurusan dengan aparatur penegak hukum di daerah. Salah satu dampaknya, masih besarnya angka SILPA di banyak daerah," sambung La Nyalla.
(rfs/mae)
