PKS: Tak Ada Stafsus Presiden yang Ikut Bahas RUU Ketahanan Keluarga

PKS: Tak Ada Stafsus Presiden yang Ikut Bahas RUU Ketahanan Keluarga

Mochamad Zhacky - detikNews
Jumat, 21 Feb 2020 23:52 WIB
Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juawaini, berbicara di dekat Presiden PKS Sohibul Iman. (Zhacky K/detikcom)
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juawaini berbicara di dekat Presiden PKS Sohibul Iman. (Zhacky K/detikcom)
Jakarta -

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi) Dini Purwono menilai RUU Ketahanan Keluarga terlalu menyentuh ranah pribadi. Apa tanggapan Fraksi PKS DPR yang dua anggotanya menjadi pengusul RUU tersebut?

"Yang membahas UU itu DPR dan Presiden menunjuk menteri terkait, staf khusus nggak ada," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun Jazuli memastikan Fraksi PKS menerima semua masukan yang ada perihal RUU Ketahanan Keluarga. Dia mengatakan Fraksi PKS tidak mau larut dalam polemik yang timbul terkait RUU tersebut.

"Tetapi masukan kita terima dari siapa pun, dan PKS ketika ini dianggap kontroversi, PKS biasa saja. PKS melihat ini kematangan proses, mematangkan konten dalam UU ini," tutur Jazuli.

ADVERTISEMENT

"Dan yang paling penting yaitu harus tangguh untuk melahirkan generasi Indonesia yang lebih baik," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Staf Khusus Presiden Jokowi, Dini Purwono, menilai RUU Ketahanan Keluarga terlalu menyentuh ranah pribadi. Dia pun mempertanyakan urgensi RUU tersebut.

"(RUU Ketahanan Keluarga) terlalu menyentuh ranah pribadi," ujar Dini di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).

Menurut Dini, tak seharusnya peraturan perundang-undangan terlalu menyentuh ranah privasi masyarakat. Apalagi jika berkaitan dengan hak asasi manusia.

"Itu juga kan hak asasi manusia. Jangan sampai juga inkonstitusional. Kan ujung-ujungnya kita mesti lihat sesuai konstitusi kan. Kalau sampai dianggap itu melanggar hak asasi manusia, ya inkonstitusional," ujarnya.

Sekadar informasi, RUU Ketahanan Keluarga awalnya diusulkan oleh lima anggota DPR. Dua di antaranya merupakan anggota Fraksi PKS, yaitu Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa Amaliah.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads