.webp)
Fraksi PAN DPR RI mengkritik penunjukan politikus PDIP Dwi Ria Latifa dan politikus Hanura Zulnahar Usman sebagai Komisaris PT Bank BRI. Fraksi PAN mengingatkan, jangan sampai penunjukan keduanya justru melunturkan kepercayaan publik terhadap dunia perbankan Tanah Air.
"Kita perlu juga sikapi bahwa masalah perbankan itu adalah masalah kepercayaan masyarakat. Perbankan itu bisa beroperasi dengan baik karena ada kepercayaan masyarakat," kata anggota Fraksi PAN, Eddy Soeparno di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
"Jadi jangan sampai justru penempatan kader partai politik di situ (Komisaris Bank BRI) melunturkan kepercayaan masyarakat," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eddy menegaskan bahwa terdapat aturan yang mutlak dalam hal pengisian jabatan komisaris suatu bank. Di mana, sebut Eddy, komisaris bank itu tidak boleh terafiliasi dengan partai politik.
"Kalau kita bicara masalah perbankan, pengurus perbankan itu mutlak tidak boleh terafiliasi dengan politik, partai politik, itu sudah mutlak. Sehingga siapapun yang menjadi pengurus perbankan itu harus mundur sebagai kader partai politik," jelasnya.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera sebelumnya juga mengkiritk penempatan politikus PDIP dan Hanura sebagai Komisaris Bank BRI. Ia menilai penunjukan Dwi Ria dan Zulnahar terkesan bagi-bagi jabatan.
Apakah memang terdapat bagi-bagi jabatan? Eddy menyakini Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengevaluasi penunjukan tersebut.
"Saya kira yang paling mengetahui itu, ya, adalah pemegang saham, BRI dalam hal ini, Kementerian BUMN dan tentu OJK yang akan mengevaluasi itu," tutur Eddy.
Diberitakan sebelumnya, PT Bank BRI merombak jajaran komisarisnya. Dua di antara komisaris yang baru merupakan politisi partai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019.
Mereka adalah Dwi Ria Latifa dan Zulnahar Usman. Dwi Ria merupakan politikus PDIP yang jadi anggota DPR periode 20014-2019, sementara Zulnahar merupakan Bendahara Umum Partai Hanura.
"RUPST mengangkat Kartika Wirdjoatmodjo sebagai komisaris utama, Ary Kuncoro sebagai wakil komisaris utama, Rabin sebagai komisaris, Erwidyo Pramono sebagai komisaris, Dwi Ria Latifa sebagai komisaris, Zulnahar Usman sebagai komisaris, serta Wisto Prihadi sebagai direktur kepatuhan," kata Direktur Utama BRI Sunarso dalam konferensi pers di kantor BRI, Jakarta, Selasa (18/2).
