.webp)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyoroti penutupan diskotek yang dilakukan Pemprov DKI. Menurutnya, Pemprov DKI tidak bisa asal menutup diskotek karena menjadi salah satu sumber pendapatan DKI.
"Kalau saya lihat ada beberapa kejadian seperti Dinas Pariwisata ini kan kita bentuk ada Perda, tiba-tiba ada suatu kejadian tempat hiburan malam ini dirazia oleh Polri, ternyata tamunya itu bukan tamu yang pakai di situ, dia dari luar masuk ke situ terus ada razia. Kok dia harus ditutup. Ini kan juga pendapatan kita kan besar sekali," kata Presetio, di Gedung DPRD DKI, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).
Prasetio mengatakan penutupan diskotek bisa dilakukan jika ada keterlibatan pihak manajemen terkait penyalahgunaan narkotika. Apabila hanya pengunjung yang positif narkoba, tapi diskotek ditutup, dia menganggap itu tidak adil. Karena menurutnya, bisa saja pengunjung itu memakai narkoba di luar diskotek.
"Kalau Perda kan melihat apakah ada satu keterlibatan si manajemen. Manajemen itu bisa satu security, waiter atau manajemen mengelola narkoba. Itu harus diberangus. Tapi kalau tamu datang ke situ tiba-tiba dia mau happy-happy mungkin karaoke atau mau apa tiba-tiba dicek urin positif terus perusahaan yang ditutup kan nggak fair," ujarnya.
Oleh karena itu, menurutnya, Pemprov DKI tidak bisa asal menutup. Prasetio menyebut seharusnya ada peringatan terlebih dahulu kepada pihak diskotek.
"Nggak langsung ditutup. Dilihat minimal peringatan lah. Sosialisasi lah pakai narkoba itu bahaya seperti ini. Coba sosialisasi itu kan bisa dipakai," tuturnya.
Untuk diketahui, Pemprov DKI baru saja menutup diskotek Golden Crown, Jakarta Barat dan Black Owl, Jakarta Utara. Kedua diskotek itu ditutup karena ditemukan pengunjung yang positif narkoba. Di Golden Crown sebanyak 107 orang, sedangkan di Black Owl sebanyak 12 orang.
