.webp)
Komisi X DPR, yang membidangi kebudayaan, menerima audiensi dari Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) terkait proyek revitalisasi TIM hari ini. Komisi X melihat ada cacat prosedural dan sejumlah regulasi yang tidak terpenuhi dalam revitalisasi ini.
"Karena itu Komisi X setuju dan mendukung supaya revitalisasi TIM ini dimoratorium dulu, dihentikan dulu sampai ada kejelasan terkait dengan prosedur dan terkait dengan adanya kompromi terhadap pelaku yang selama ini ada di sana, yaitu para seniman dan budayawan," kata Ketua Komisi X Syaiful Huda di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Syaiful juga mengkritik diberikannya kewenangan kepada BUMD untuk mengelola pusat budaya di daerah, seperti yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro), terhadap TIM. Ia tak ingin pusat budaya itu dikomersialkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini artinya mendekati pusat kebudayaan dengan cara pandang komersial. Di mata saya ini tidak pas, karena itu, ini kritik tajam saya sebenarnya, nggak boleh sebenarnya. Kalau pemda mau membangun, semestinya dia bangun atas APBD itu sendiri, jangan diberikan kepada BUMD yang komersial, lalu BUMD membangun itu," ujar Syaiful.
"Dan itu pasti komersial, pasti komersial. Saya khawatir seniman pun tidak punya akses dia untuk tampil dan berkarya di sana," imbuhnya.
Simak Video "Yuk, Intip Proses Revitalisasi Taman Ismail Marzuki"
Karena itu, Syaiful meminta agar cara pendekatan kebudayaan dengan komersialisasi ini dihentikan. Ia menilai ada cacat politik dan etika dalam proses revitalisasi TIM yang dilakukan Jakpro.
"Jadi artinya mendekati sentra-sentra kebudayaan dengan komersialisasi ini setop, jangan terjadi. Dan dengan skema APBD DKI diberikan ke Jakpro, Jakpro baru membangun, itu aja udah cacat politik di mata saya, itu cacat etika di mata saya. Dari situ saja menurut saya kurang pas, tidak pas. Lebih-lebih kalau ini melanggar regulasi yang lain," itu Syaiful.
Lebih lanjut, Syaiful juga menyinggung sayembara desain revitalisasi TIM yang menurutnya tidak ada skema pembangunan hotel. Politikus PKB itu pun dengan tegas menolak pembangunan hotel yang termasuk revitalisasi tersebut.
"Ketika Jakpro, karena semangatnya komersial, dia pasti bikin hotel, supaya ini bagian dari investasi komersial. Ini yang nggak boleh menurut saya. Karena itu saya terlebih-lebih ya, saya menolak betul pendirian pembangunan hotelnya," ucap Syaiful.
"Ini betul-betul semangat kepentingan komersial. Nggak ada yang bisa kita lihat, sisi mana dari DKI ini dibangun hotel kalau nggak sisi komersial? Nggak ada. Ini semata-mata komersial, terutama soal hotelnya," pungkasnya.
