.webp)
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengungkapkan pemerintah tetap mengumpulkan data para WNI eks ISIS meski telah memutuskan tak akan memulangkannya. Para WNI eks ISIS ini tetap diawasi guna memastikan mereka bukan ancaman terhadap keamanan nasional.
"Pemerintah akan menghimpun data yang lebih valid mengenai jumlah dan identitas WNI eks ISIS di Suriah. Prinsipnya, di mana saja WNI eks ISIS harus diawasi guna memastikan mereka bukan ancaman terhadap keamanan nasional," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, kepada wartawan, Rabu (12/2/2020).
Donny mengatakan pengumpulan data tersebut juga untuk mengawasi interaksi WNI eks ISIS dengan orang atau kelompok mereka di Indonesia. Dia mengungkapkan pemerintah tak akan tinggal diam dan tetap menjaga keamanan nasional.
"Penghimpunan data ditujukan untuk mengawasi interaksi WNI eks ISIS dengan individu atau kelompok di Indonesia. Meski WNI eks ISIS tidak pulang ke Indonesia tidak berarti pemerintah tidak memonitor gerakan mereka di luar negeri yang bisa membahayakan keamanan nasional," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS ataupun yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri. Hal ini didasari keputusan rapat dengan Presiden Jokowi di Istana.
"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud Md di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Simak Video "Imparsial Sebut Cabut Kewarganegaraan WNI eks ISIS Bukan Solusi"
