.webp)
Dalam menjaga keamanan di sektor pariwisata Indonesia, Kementerian Perhubungan bersinergi dengan Australian Department of Home Affairs mengadakan program Kesadaran Keamanan Maritim dan Pelabuhan. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran keamanan dari seluruh komponen masyarakat, khususnya di destinasi wisata favorit Labuan Bajo.
Labuan Bajo memang merupakan destinasi wisata favorit sehingga banyak dikunjungi oleh kapal-kapal pesiar yang membawa wisatawan asing sehingga peran pelabuhan Labuan Bajo sebagai pintu gerbang kunjungan wisatawan sangat krusial. Selain itu, sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki daya dorong ekonomi masyarakat. Sumbangan devisa dari sektor pariwisata juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan menjadi penggerak ekonomi bahkan sampai ke tingkat desa.
Namun, di balik hal itu dapat disadari bahwa sektor pariwisata merupakan industri jasa yang sensitif terhadap isu maupun gangguan keamanan. Memang Gangguan keamanan yang terjadi baik terhadap pelabuhan dan atau kapal penumpang dapat berdampak sangat fatal dan beresiko mengganggu roda perekonomian lokal bahkan nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa peristiwa insiden keamanan yang pernah terjadi di Indonesia memberi bukti bahwa ada kaitan yang erat antara keamanan dengan sektor pariwisata, hal ini juga sekaligus memberikan pelajaran bahwa harga yang harus dibayar sangatlah tinggi untuk memulihkan perekonomian serta kepercayaan dari wisatawan dan industri pariwisata.
Menanggapi hal tersebut, Kemenhub secara terus menerus berupaya untuk melakukan langkah strategis dan taktis untuk meningkatkan kesadaran keamanan dari seluruh komponen masyarakat, terutama di sekitar pelabuhan. Masyarakat pun diajak untuk berperan aktif dalam mendeteksi ancaman keamanan sejak dini.
"Melalui sinergi yang baik antara pemangku kepentingan maupun elemen masyarakat, hari ini kita berada di sini untuk bersama-sama meneguhkan komitmen bahwa keamanan pelabuhan merupakan tanggung jawab kita bersama serta untuk memastikan bahwa wisatawan dan pengguna jasa pelabuhan mempunyai jaminan rasa aman dan nyaman," ujar Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2020).
Ahmad mengatakan performa keamanan pelabuhan yang baik akan meningkatkan kepercayaan dari pengguna jasa, dalam hal ini industri kapal pesiar.
"Dengan terciptanya jaminan keamanan akan meningkatkan rasa kenyamanan dan kepercayaan masyarakat internasional dan meningkatkan kunjungan wisata yang berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya, yang berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar," ucapnya.
Selain itu, Ahmad menjelaskan bahwa dalam program ini akan disampaikan informasi yang memadai tentang aktivitas-aktivitas apa saja yang dapat dikategorikan mencurigakan (Suspicious Activities) dan berpotensi menjadi ancaman keamanan pelabuhan serta respons pelaporan yang diharapkan.
Ahmad juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pihak pemerintah Australia atas komitmen kerja sama dan kemitraan bidang keamanan maritim dengan Pemerintah Indonesia. Kerja sama antara kedua negara juga semakin kuat karena belum lama ini Pemerintah Indonesia dan Australia baru saja menandatangani Nota Kesepahaman terkait Keamanan Transportasi.
"Kegiatan kami hari ini adalah kegiatan pertama yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Australia setelah penandatanganan MoU dan ini adalah program yang sangat strategis khususnya untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut," katanya.
Pada kegiatan Maritime And Port Security Awareness Program ini, sekaligus untuk pertama kali Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meluncurkan tagline 'LIHAT, DENGAR, LAPORKAN'. Melalui tagline tersebut diharapkan masyarakat umum dapat mudah mengingat dan memahami serta berpartisipasi aktif dalam program keamanan pelabuhan.
"Keamanan Pelabuhan adalah tanggung jawab kita bersama. LIHAT, DENGAR, LAPORKAN!," tegas Ahmad.
Turut hadir dalam acara ini Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuan Bajo unsur TNI, Polri, Instansi Pemerintah, BUMN, Asosiasi, pihak swasta serta masyarakat Labuan Bajo.
(akn/ega)
