.webp)
Anggota DPRD Jabar Fraksi Demokrat Asep Wahyu Wijaya mengkritisi anggaran darurat bencana di Jabar yang dikurangi setengahnya menjadi Rp 25 miliar pada tahun ini. Asep membandingkannya dengan anggaran revitalisasi Gedung Sate, Gedung Pakuan dan Taman Saparua yang lebih dari Rp 30 miliar.
Lantas bagaimana peta rawan bencana di Jabar? Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi menyebut Jawa Barat memiliki kerawanan bencana yang tinggi, salah satunya bencana longsor.
Kepala Bidang Mitigasi Gerakan Tanah PVMBG Agus Budianto mengatakan potensi bencana longsor di Jawa Barat cenderung meningkat setiap tahunnya.
Menurutnya dalam setahun, ada 200 hingga 300 bencana longsor yang terjadi sepanjang tahun 2019. Salah satu faktornya, karena Jabar merupakan wilayah yang banyak dilingkup gunung dan perbukitan.
"Kalau bicara jumlah kejadian berfluktuasi, relatif sama. Kalau ada peningkatan tidak drastis. Hanya lokasinya berpindah, jumlah relatif tetap. Lokasinya (rawan longsor) relatif mengalami penambahan," kata Agus saat dihubungi detikcom, Senin (10/2/2020).
Dari data PVMBG, rentang Desember hingga Februari menjadi masa paling rawan terjadinya bencana longsor. Hal itu, dikarenakan pengaruh dari curah hujan yang tinggi.
Sebaran peta potensi bencana longsor pun hampir merata di Jawa Barat, mulai dari Bogor dan hampir semua wilayah di Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Sumedang.
"Garut di sepanjang jalur yang ke arah pantai selatan, hampir meliputi semua wilayah tengah ke selatan," ujarnya.
Di Indonesia, kata Agus, lebih dari 200 nyawa bisa melayang akibat longsor. Sementara, Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang menjadi penyumbang korban longsor terbanyak di Indonesia.
"Dominan itu sumbernya dari Jawa Barat, jadi kalau kita lihat catatan kita, kita ambil global tertinggi di Jabar dan Jateng dan Jawa timur dari jumlah penduduknya tinggi dan pemanfaatan lahannya juga tinggi," ujarnya.
Sebelumnya Anggota DPRD Jabar Fraksi Demokrat Asep Wahyu Wijaya mengkritisi anggaran darurat bencana di Jabar yang malah dikurangi setengahnya menjadi hanya Rp 25 miliar di tahun 2020 ini.
"Sejujurnya, saya tidak pernah mengerti kenapa untuk urusan mempercantik diri dan merombak kompleks perkantoran yang sesungguhnya baik-baik saja harus pakai mekanisme," kata Agus via pesan singkat.
Dia menyebut, apa urgensinya pembangunan tersebut? Kenapa untuk urusan mempermak diri pun harus mengeluarkan anggaran rakyat segitu banyaknya?
"Tentu ini akan menjadi ironi kalo diperhadapkan dengan alokasi BTT (belanja tak terduga) yang biasanya dipergunakan untuk bantuan darurat bencana yang besarannya justru diturunkan dari 50 miliar ke Rp 25 miliar," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Catat! BMKG Prediksi Hujan Lebat hingga 13 Februari:
(ern/ern)
