.webp)
Pemerintah Kabupaten Natuna meminta kompensasi berupa rumah sakit (RS) kepada pemerintah pusat karena wilayahnya dijadikan tempat observasi WNI dari Hubei, China. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut aspirasi dari Pemkab Natuna bakal direspons.
"Saya belum bisa jawab ya, tapi saya pikir pemerintah pasti merespons ya, nanti untuk ke depan ya. Iya, karena ini menurut saya juga penting, pasti direspons," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020).
Sebelumnya, usulan pembuatan rumah sakit itu disampaikan oleh Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal. Hamid mengatakan hal itu merupakan kompensasi dari pemerintah pusat karena daerah yang dipimpinnya dijadikan tempat observasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Betul (kami meminta kompensasi). Yang jelas kami minta nanti dibangun rumah sakit yang lebih lengkap," kata Hamid di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).
Permintaan kompensasi untuk warga Natuna ini pun dijawab oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan. Terawan mengatakan tak ada kompensasi khusus untuk warga Natuna. Sebab, menurutnya, semua ini merupakan tanggung jawab Kemenkes dan pemda.
"Nggak ada gitu-gitu. Yang ada kita itu Kemenkes dan pemda itu bertanggung jawab semuanya," kata Terawan saat ditanya mengenai ada-tidaknya kompensasi untuk warga di Natuna di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).
Tonton juga video Kemenkes: 285 WNI yang Diobservasi di Natuna dalam Keadaan Sehat:
(gbr/gbr)
