.webp)
Fraksi Partai Demokrat (PD) dan PKS DPR RI resmi mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket Jiwasraya. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pansus dan panitia kerja (panja) tak bisa bekerja secara bersamaan.
"Tidak bisa, itu harus menjadi salah satu sesuai dengan mekanismenya. Tetapi sekarang panja di tiga komisi sedang berjalan. Jadi kita tunggu proses yang ada di tiga komisi tersebut dengan nantinya mekanisme terkait dengan pengusulan pansus kita masukkan dalam mekanisme yang ada," kata Puan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Puan menjawab pertanyaan apakah panja dan pansus Jiwasraya bisa berjalan beriringan. Politikus PDIP itu juga meminta semua pihak memberikan ruang kepada panja Jiwasraya yang telah dibentuk untuk bekerja.
"Jadi mekanisme itu tentu saja akan kami lewati melalui mekanisme lagi. Kita tunggu. Biar saja panja tetap berjalan sampai kemudian terkait dengan proses mekanisme pansus itu juga nanti akan kami bahas," sebut Puan.
Sebelumnya, Fraksi PD dan PKS DPR menyerahkan usulan pansus hak angket Jiwasraya ke pimpinan DPR. Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menegaskan usulan pansus hak angket Jiwasraya itu bukan untuk menjatuhkan pemerintah.
Usulan pembentukan pansus hak angket itu diserahkan kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin di ruangannya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, siang tadi. Dari Fraksi PKS, selain Jazuli Juwaini, hadir pula Dimyati Natakusumah dan Habib Aboe Bakar Al Habsyi. Dari Fraksi Demokrat ada Hinca Panjaitan, Herman Khaeron, dan Benny K Harman.
"Jadi sebenarnya kami membikin pansus ini bukan menjatuhkan pemerintah atau apa. Tetapi ingin membuka secara terang-benderang. Kemudian penegakan hukum objektif. Kemudian kita tidak ingin ambruk dunia industri sejenis," kata Jazuli dalam pertemuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Panja Jiwasraya Disahkan, Agenda Pertama Panggil Jampidsus:
(zak/azr)
