.webp)
Naturalisasi sungai terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi banjir. Selain itu, naturalisasi juga diharapkan dapat memperindah bantaran kali.
"Iya memperindah dan menampung curahan hujan, jadi nggak langsung terbuang, ditampung di situ," ucap Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf saat dihubungi, Jumat (31/1/2020).
Tiga lokasi yang bakal dinaturalisasi adalah Kanal Banjir Barat segmen Shangri La-Karet, Kanal Banjir Barat segmen Sudirman-Manggarai, dan Kali Ciliwung Lama segmen Jalan Krapu. Pemprov DKI saat ini sedang melakukan proses lelang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oh jadi, sebelum akhir tahun sih kami usahakan selesai," ucap Juaini.
Namun Juaini tidak merinci bentuk pinggiran kali yang dinaturalisasi. Juaini lantas mencontohkan penataan di Kali Banjir Barat di depan Shangri-La yang hampir selesai.
"Ya (konsep) naturalisasi, proyek naturalisasi itu," kata Juaini.
"Sekarang pengin detail dijelaskan lisan agak susah nih, baiknya tengok di depan Shangri-La Hotel, itu modelnya kayak itu," ucap Juaini.
Menurut Juani, sungai yang akan dinaturalisasi itu merupakan sungai yang sudah lebar.
"Itu kali sudah lebar tuh, jadi tata, dinaturalisasi gitu sebagai kembali ke alam," ucap Juaini.
Dilihat dari apbd.jakarta.go.id, anggaran untuk proyek naturalisasi pada 2020 sebesar Rp 287 miliar. Dana itu bukan hanya untuk kali, tapi juga naturalisasi waduk ataupun situ.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga pernah angkat bicara mengenai penanganan banjir di Jakarta. Jokowi meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk meneruskan program naturalisasi dan normalisasi.
"Yang berkaitan dengan Jakarta saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu juga tahun ini bisa dirampungkan. Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahannya. Dan juga pengerjaan-pengerjaan meneruskan kembali, baik normalisasi maupun naturalisasi, di sungai-sungai yang ada di Jakarta," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).
Jokowi menekankan ada 14 sungai yang melintasi Jakarta. Semua sungai tersebut harus dinormalisasi.
"Dan perlu saya sampaikan sungai yang ada di Jakarta bukan hanya Ciliwung saja, ada Sungai Pesanggrahan, Cipinang, Buaran, Sungai Mookervaart, dan 14 sungai lainnya ini semuanya saya kira perlu dilakukan pernormalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal," ujar Jokowi.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tidak ada perbedaan antara normalisasi dan naturalisasi sungai. Alasannya, kedua istilah tersebut berorientasi pada pelebaran sungai.
"Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi, kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat. Bahkan kami sudah buat jadwal dengan Gubernur untuk cek lapangan bersama dari Sukamahi, Ciawi, turun ke bawah. Kami sedang cari waktu berdua," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).
Pernyataan senada juga disampaikan Anies Baswedan. Anies mengatakan tidak ada konflik dalam pelaksanaan program naturalisasi dan normalisasi Sungai Ciliwung. Baik naturalisasi maupun normalisasi sungai merupakan program pencegahan banjir di Jakarta.
"Saya juga dengan Pak Basuki (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) (bertemu), semua program akan kita saling support, dan beliau juga sampaikan mana-mana yang naturalisasi, kami bantu. Mana-mana yang normalisasi, kami bantu. Jadi nggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kita," ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/1).
Diketahui, konsep normalisasi sungai dicetuskan saat Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Normalisasi sungai adalah upaya meningkatkan kapasitas sungai agar bisa menampung lebih banyak debit air. Lewat konsep ini, sungai akan dilebarkan dan pada bagian tepi dipasang beton (sheetpile).
Sementara naturalisasi sungai tidak menggunakan beton. Naturalisasi adalah upaya mengembalikan fungsi sungai seperti aslinya.
Anies mengaku tidak ada perdebatan antara normalisasi dan naturalisasi. Dia mengatakan Pemprov DKI dengan Kementerian PUPR saling dukung dan berkolaborasi. Dia mengatakan bersama Basuki telah bertemu dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) pada Rabu (8/1) kemarin.
"Sama (tujuan naturalisasi dan normalisasi). Maka itu, kalau hal kompleks dijadikan headline, sering kali kan tidak seluruh kosa kata masuk. Kita kolaboratif kok," kata Anies.
