Sejumlah partai politik mengusulkan adanya kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT). Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso berpendapat kenaikan ambang batas perlu dicegah karena berpotensi membunuh demokrasi.
"Hemat saya kalau nanti ada diskursus yang lebih baik dan sehat, kalau ada keinginan buat menaikkan ambang batas yang berujung membunuh demokrasi ini mestinya bisa dicegah," ujar Priyo, di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).
Priyo menilai keinginan menaikkan ambang batas DPR merupakan tabiat partai besar. Menurutnya upaya tersebut untuk mempertahankan kekuasaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang biasanya tabiat-tabiat politik di parlemen adalah dari partai besar, ingin mempertahankan kekuasaan yang sekarang sudah dipegang dan didekap di dadanya. Kalau ada usulan semacam itu, logika itu ya masuk," kata Priyo.
"Saya mau ajak ke seluruh lini, apakah tak ada pikiran-pikiran yang lebih negarawan. Apakah kemudian pikiran-pikiran meski itu sah karena ingin mempertahankan, sebab sedang berkuasa, apakah tidak mau sedikit dikalahkan dengan keinginan kita untuk bangun sebagai sebuah keluarga bangsa," sambungnya.
Priyo merasa prihatin terhadap partai yang mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen. Dia juga akan berdiskusi terkait usulan kenaikan ambang batas DPR bersama akademisi hingga cendekiawan.
"Sebenarnya ya nggak usah lah secara pongah menepuk dada mau menaik-naikan itu. Ya semacam gaya politik ya meski itu sah, kami ya prihatin. Akan diskusikan ini dengan para cendekiawan, akademisi dan pengamat politik, kami akan curhat apakah kita mau biarkan cara-cara yang saya sudah tahu, sebab saya pernah di sana ya," kaya Priyo.
Diketahui sebelumnya, Partai NasDem sepakat dengan PDIP soal kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT). NasDem mengaku sudah mengusulkan PT 7,5 persen.
"NasDem sepakat, dari awal NasDem sudah mengusulkan itu jauh-jauh hari. Kalau NasDem tidak hanya 5 persen, (tapi) 7,5 persen. Sehingga orang tidak main-main, tidak coba-coba," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya kepada wartawan, Rabu (15/1).
Menurut Willy, demokrasi harus terus dimatangkan. Willy berharap ambang batas parlemen berlaku secara nasional, termasuk DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.
(dwia/idn)