.webp)
Tujuh sekjen partai politik yang tidak lolos ke DPR melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mereka merasa tidak diperlakukan adil terkait dana bantuan parpol.
"Dana bantuan dari pemerintah, kami-kami tujuh partai merasa tidak diperlakukan secara adil," ujar Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).
Priyo mengatakan, dana bantuan dari pemerintah hanya diberikan kepada partai yang mendapatkan kursi di parlemen. Sedangkan menurutnya, partai yang tidak lolos seharusnya juga berhak mendapatkan dana bantuan karena memperoleh suara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bantuan dari pemerintah itu, di aturannya diperuntukkan bagi mereka yang lolos threshold dan mendapat kursi di parlemen. Sementara, dalam undang-undang adalah hitungan dukungan proporsional suara," kata Priyo.
"Kalau mau adil, mestinya tidak usah ada embel-embel, mereka yang istimewa. Partai politik yang tidak lolos harusnya dihitung juga," kata Priyo.
Bahkan menurutnya, suara partai yang tidak lolos ke parlemen bila disatukan dapat melebihi suara nasional. Namun dia mengatakan hal ini tidak dapat dilakukan.
"Sebab, kami total keseluruhan adalah 11 persen lebih dari suara nasional. Ini kalau kami mau bersatu, ini bisa besar dan punya fraksi sendiri di parlemen kalau mau dan dibolehkan UU. Tapi kan UU kejam sekali, membunuh semua aspirasi ini," kata Priyo.
(dwia/gbr)
