Temui Massa, Anggota Komisi IX Setuju Omnibus Law Tak Masuk Pembahasan

Foto: Massa buruh di depan gedung DPR. (Sachril-detikcom)

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra Obon Tabroni menemui massa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang berunjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta. Obon Tabroni mengaku setuju dengan aspirasi massa.

Awalnya Presiden KSPI Said Iqbal bicara di depan massa melaporkan hasil pertemuan dengan pihak DPR. Said Iqbal meminta massa menunggu tindak lanjut dari pertemuan itu.

"Kita sudah bertemu dengan Baleg, bertemu Komisi IX, kita tunggu. Perjuangan akan berhasil, jangan takut saudara, negeri ini milik siapapun, bukan hanya pemilik modal, dan pengusaha," ujar Said Iqbal di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (20/1/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam kesempatan yang sama, Obon Tabroni juga menemui massa buruh seusai beraudiensi. Obon menyebut DPR setuju dengan aspirasi buruh yang menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Maka saya sepakat ketika harapan teman-teman agar Omnibus Law berkaitan dengan ketenagakerjaan sebaiknya dicabut dan tidak masuk ke dalam pembahasan," katanya.

Simak Juga Video "Demo Serikat Buruh di DPR Usai, Massa Bubar dengan Tertib"

[Gambas:Video 20detik]

Obon mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi buruh. Menurutnya, aspirasi buruh itu tengah didiskusikan oleh DPR dengan pihak-pihak terkait.

"Hari ini saya hadir dalam kapasitas sebagai anggota DPR RI. Bukan sahabat-sahabat saya di dalam tidak mau menemui rekan-rekan, ada hal penting yang juga sedang didiskusikan detik ini," katanya.

"Sejak pagi kita rapat internal. Kemudian ketemu dengan rekan-rekan, dan hari ini teman-teman di Komisi IX sedang diskusi dengan Menteri Kesehatan. Besok kita akan diskusi dengan Menteri Tenaga Kerja. Kita serius, persoalan masyarakat harus secepat mungkin untuk diselesaikan," lanjut dia.

Obon menuturkan Komisi IX hingga kini belum menerima draf resmi Omnibus Law tersebut. Menurutnya, ketika telah menerima draf resmi, pihaknya akan membentuk tim untuk mendengar aspirasi dari buruh.

"Ya sampai dengan hari ini kita di Komisi IX belum menerima draf resmi yang diajukan oleh pemerintah, manakala draf resmi itu kami terima maka kita akan membentuk tim kecil, kita akan mendengar suara aspirasi rekan-rekan terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh tentunya yang dipersoalkan oleh mereka," katanya.

Halaman 1 2

Selanjutnya