Jakarta - Panitia kerja (Panja) dianggap tak akan berdaya menuntaskan
kasus Jiwasraya. Anggapan itu datang dari Fraksi Partai
Demokrat DPR RI yang kukuh mendorong pembentukan panitia khusus (pansus).
Demokrat menilai pansus lebih menjamin proses penegakan hukum dibandingkan panja. Pansus juga dinilai akan lebih dapat menjangkau orang-orang besar yang diduga terlibat dalam kasus Jiwasraya.
"Pembentukan Pansus DPR menjamin proses penegakan hukum dan politik dapat berjalan baik, transparan, dan akuntabel serta dapat menjangkau orang-orang besar yang tidak tersentuh (untouchable) yang mungkin terlibat dalam kasus ini. Pansus lebih kuat prosesnya ketimbang panja karena dapat melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait dan dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan pihak-pihak yang tidak mau bekerja sama," kata Anggota Komisi XI DPR RI dari F-Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembentukan Pansus DPR untuk kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya diperlukan karena kasus ini berskala besar dan berpotensi terjadi kerugian negara yang besar mencapai Rp 13,7 triliun; diduga terjadinya penipuan (fraud) terorganisir; dan apalagi diduga melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan," imbuh dia.
Karena itu, menurut Didi, penuntasan kasus Jiwasraya tak perlu setengah-setengah dengan pembentukan panja. Dia mengatakan pansus memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding panja. Sedangkan kewenangan panja hanya terbatas di dalam komisi.
"Saya katakan kewenangannya (antara pansus dan panja) berbeda, pansus itu punya hak penyelidikan melalui hak angket, hak melakukan interpelasi, panja tidak punya itu semua karena kewenangan panja sebatas di komisi yang ada," ungkap Didi.
Tonton juga Demokrat Nilai Ada Diskriminasi Jika Tidak Ada Pansus Jiwasraya :
Didi meminta semua pihak tak takut dengan pembentukan Pansus Jiwasraya, mengingat selama ini pembentukan pansus bukanlah hal yang luar biasa di DPR. Dia pun lantas mengungkit banyak kasus besar yang melalui pansus, seperti Bank Century dan Pelindo II.
"Selama ini kasus-kasus yang skalanya jauh lebih kecil, Pelindo, bisa dikatakan Bank Century dan berbagai pansus biasa saja sejak zamannya reformasi, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, dan Pak SBY 10 tahun banyak pansus," kata Wasekjen Demokrat itu.
Dia pun meminta pemerintah tidak menganggap remeh kasus Jiwasraya yang dinilai memunculkan kerugian yang sangat besar. Dia mengatakan hanya pansus yang bisa membongkar kasus Jiwasraya.
"Saya kira ini sekali lagi kerugian negara sangat besar sekali jangan lupa ada Rp 13,7 triliun, bahkan bisa lebih dari itu mungkin. Oleh karenanya, jangan dianggap remeh kasus ini, justru proses ini sangat membantu kita semua DPR dan pemerintah agar kasus ini bisa terungkap secara terang benderang prosesnya bisa lebih dalam komprehensif dengan proses yang dilakukan," tuturnya.
Namun, anggapan panja tak akan berdaya itu ditepis oleh Fraksi
PDIP dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Baik F-PDIP dan Arya sama-sama menilai tak ada urgensi pembentukan pansus.
Menurut anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus, pemerintah pun telah menunjukkan iktikad baik untuk menuntaskan kasus Jiwasraya. Selain itu, Kejaksaan Agung juga sudah bertindak cepat dalam menangani kasus Jiwasraya. Bahkan sudah menangkap orang-orang yang terlibat dalam kasus Jiwasraya.
"Karena itu, dalam rapat pimpinan DPR disepakati dibentuk panja, bukan pansus. Karena kita ingin agar proses hukum yang ada di kejaksaan itu benar-benar terjadi secara cepat. Sehingga tidak ada urgensinya lagi membentuk pansus. Itu yang sudah disepakati. Panja Komisi VI dan Komisi XI jadi nanti akan ada sinergi misalnya partner dari lembaga itu bisa langsung memanggil misal OJK," kata Deddy.
Sementara, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga khawatir, pansus akan mengganggu masuknya investor untuk membantu mendanai pengembalian uang nasabah Jiwasraya. Karena itu, menurut dia, saat ini pembentukan pansus belum diperlukan.
"Bukan mau nolak, kami cuma nggak mau riweuh kalau masuk politik nanti investor nolak. Tahulah investor itu kan nggak mau ada gaduh-gaduh di politiknya," ungkap Arya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
