.webp)
"Pemerintah ini salah strategi dan mengulangi lagi kesalahan yang sama pada periode awal yang ingin memprioritaskan investasi seolah-olah adalah segala-galanya untuk pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja," ujar Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi dalam konferensi pers di gedung LBH, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami anggap pada periode awal ketika pemerintah Jokowi mengeluarkan sekitar 16 kebijakan paket ekonomi dalam rangka menggenjot ekonomi dan cipta lapangan kerja itu gagal," kata Rusdi.
"Di era awal Pak Jokowi melahirkan PP 78 mengenai upah, Jokowi membatasi perbaikan upah yang berdampak menurunnya daya beli masyarakat dengan upah membuat hasil produk industri tidak bisa dibeli oleh buruh," sambungnya.
Rusdi mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan lapangan kerja baru, salah satunya konsumsi rumah tangga. Dia mengatakan pemerintah harus memperkuat konsumsi rumah tangga dengan meningkatkan daya beli dan pendapatan pekerja.
"Yang dibutuhkan hari ini adalah justru melakukan kekuatan konsumsi rumah tangga yang dipengaruhi daya beli dan pendapatan atau upah buruh," tuturnya.
Baca juga: DPR Mengejar Dua Jempol Jokowi |
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan draf RUU, yang merupakan omnibus law, akan diserahkan ke DPR RI pekan depan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan ada dua draf omnibus law yang akan diserahkan ke DPR.
"Cipta lapangan kerja dan fasilitas perpajakan," kata Yasonna di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1).
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
