Bawaslu: Ada Pengurangan Anggaran Pengawasan Pilkada di 6 Daerah

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut ada pengurangan anggaran pengawasan Pilkada 2020 di enam daerah. Pengurangan terjadi karena ada keterbatasan anggaran APBD.

"Ada enam daerah yang mengalami pengurangan anggaran (pengawasan untuk Bawaslu). Iya (alasannya) ada keterbatasan anggaran APBD," kata Ketua Bawaslu RI Abhan di Kantor Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Jalankan Pilkada dengan Baik Jadi Upaya KPU Tingkatkan Kepercayaan Publik

Keenam kabupaten itu ialah Ogan Komering Ulu Timur (Sumatera Selatan), Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan), Muko-muko (Bengkulu), Rejang Lebong (Bengkulu), Purworejo (Jawa Tengah), dan Kota Baru (Kalimantan Selatan).

Abhan meminta Kemendagri merasionalkan anggaran tersebut sesuai dengan yang tertulis di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Menurutnya, pengurangan akan mempengaruhi pengawasan.

"Kesepakatan awal karena itu sudah merupakan landasan rancangan dan sudah cukup rasional," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Tepis Dinasti Politik soal Gibran-Bobby: Cari Partai Saja Susah

"Maka kami meminta untuk Mendagri tetap menguatkan bahwa apa yang sudah menjadi NPHD itu untuk dilaksanakan tidak ada pengurangan karena kalau itu ada pengurangan tentu akan mempengaruhi terkait dengan pembiayaan pengawasan di kami," lanjut Abhan.

Abhan mengatakan sudah membahas pengurangan anggaran ini dengan Mendagri Tito Karnavian. Dia mengatakan Kemendagri akan membantu lewat APBD Provinsi.

"Tapi tadi sudah diskusi ada solusi insyaallah beberapa daerah kabupaten akan di-support oleh APBD provinsinya. Mudah-mudahan itu menjadi cara penyelesaian di enam daerah itu. Jadi harapan kami APBD Provinsi bisa men-support untuk APBD kabupaten," tuturnya.



Simak Video "Lembaran Baru Babak Sengketa Pemilu"

[Gambas:Video 20detik]

(eva/haf)