Dorong Pansus, Demokrat Ingin Gulirkan Hak Angket soal Jiwasraya

Jakarta - Fraksi Partai Demokrat di DPR lebih memilih kasus Jiwasraya dibahas di pansus dibanding panja. Bahkan Demokrat ingin menggulirkan hak angket.

"Kami sudah melihat. Kita lihat dulu. Kita sedang menyiapkan untuk mengambil prakarsa pembentukan mengajukan penggunaan hak angket bisa di pansus. Demokrat sedang mematangkan wacana untuk membentuk pansus angket Jiwasraya," kata anggota Komisi III DPR RI fraksi Demokrat Benny K Harman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2020).

Sesuai dengan Peraturan DPR 1/2014 tentang Tata Tertib, hak angket ialah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan. Hak angket diusulkan oleh minimal 25 anggota dan lebih dari 1 fraksi.

Baca juga: Pimpinan DPR Dorong Panja Kasus Jiwasraya-Asabri, Apa Bedanya dengan Pansus?

Kembali ke pernyataan Benny, dia menilai kasus Jiwasraya sudah terstruktur dan sistematik serta melibatkan sejumlah tokoh di lingkar kekuasaan. Dengan demikian, menurutnya, tidak cukup jika ditangani oleh panja. Apalagi ditangani kejaksaan secara mandiri.

"Panja itu internal silakan. Ini kasus kejahatan yang sistemik struktur kasus ini, sistemik efeknya juga sistemik juga melibatkan sejumlah tokoh yang berada di lingkaran kekuasaan. Karena ini apabila kasusnya hanya di tingkat panja tidak cukup," ujarnya.

"Kedua, kalau hanya ditangani kejaksaan tentu tidak efektif karena kejaksaan di bawah presiden. Kasus Jiwasraya ini kalau kita melihat orang-orangnya pernah ada yang diangkat menjadi orang penting di lingkaran istana," lanjut Benny.

Baca juga: Ingin Jiwasraya Ditangani Pansus DPR, PKS Lobi Fraksi Lain

Benny mengatakan, untuk menindaklanjuti prakarsa pembentukan pansus ini, Demokrat akan mengajak fraksi lain. Dia menegaskan langkah ini dilakukan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih.

"Iya-iya (akan lobi-lobi). Tentu komprehensif bukan untuk menjatuhkan presiden, bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Tapi kita mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Itu poinnya," katanya.

Selain Demokrat, usulan pembentukan pansus digulirkan oleh PKS. PKS saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan lobi-lobi ke fraksi lain.

"Sedang dilobi beberapa fraksi lain. Sudah ada tim yang ditugaskan untuk melobi parpol lain," kata anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, ketika dihubungi, Kamis (16/1). (eva/imk)