Disnaker Blitar Mengadu Kemenlu Soal TKI Lumpuh Beli Tiket Pesawat Sendiri

Blitar - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemkab Blitar kirim surat pengaduan ke Kemenlu dan KBRI Riyadh. Isinya, pengaduan TKW yang lumpuh namun disuruh membeli tiket pesawat sendiri untuk pulang. Selain itu perilaku oknum Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang mengambil uang sakunya saat tiba di Indonesia.

Anik Widayati, TKW yang lumpuh di Arab Saudi menceritakan proses kepulangannya ke Indonesia di depan Kepala Disnakertrans Pemkab Blitar, Haris Susianto. Petugas KBRI Riyadh meminta uang Anik untuk membeli tiketnya pulang ke Indonesia sebesar Rp 8 juta.

Tiba di Bandara Soekarno Hatta, seorang petugas BNP2TKI mendata identitasnya dan memeriksa barang-barang wanita asal Desa Maron Kecamatan Srengat ini. Saat mendata itulah, dua tas kecil Anik diamankan oleh petugas lain yang tidak memakai seragam.

Karena kondisi Anik sangat lemah, dia diantar ke RS Polri Kramat Jati dengan ambulance. Di dalam ambulance, seorang petugas BNP2 KI tak memakai seragam menanyakan berapa uang Anik.

Baca juga: Akhirnya, TKW Asal Blitar yang Lumpuh di Arab Saudi Bertemu Keluarganya

"Dia bilang, uangmu tinggal 1.120 real kan. Saya jawab, oh tidak. Uang saya masih 2.120 real. Lalu saya melihat petugas itu memasukkan uang dari dalam tas kecil saya ke dalam saku celananya. Dan ketika saya hitung lagi, uang saya tinggal 1.120 real," kata Anik di rumahnya Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, Kamis (16/1/2020).

Mendengar pengaduan yang disampaikan Anik, Haris menyatakan segera berkirim surat kepada KBRI Riyadh dan BNP2 TKI. Surat tersebut juga akan ditembuskan ke Kemenlu RI.

"Berdasarkan surat pengaduan Bu Anik ini, kami akan teruskan ke pihak-pihak terkait. Termasuk kami juga tanyakan, kenapa surat Bupati Blitar dan Disnakertrans Pemkab Blitar soal penanganan Anik Widayati tidak dibalas. Tahu-tahu kami dapat info dari jurnalis kalau posisi Bu Anik sudah di Jakarta," tandasnya.

Apa yang dialami Anik Widayati tidak menutup kemungkinan juga dialami buruh migrant lain dari Indonesia. Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nurharsono menilai permasalahan tersebut menjadi cerminan bahwa pengawasan yang dilakukan pihak terkait masih lemah. Pihak terkait itu yakni Kemlu, Kemnaker, BNP2TKI, Timwas PMI DPR RI.

"Permasalahan ini mencerminkan layanan perlindungan pekerja migrant Indonesia (PMI) masih lemah. Selain juga karena dampak dari berlarut-larutnya aturan turunan UU PPMI yang sampai saat ini belum dirampungkan," pungkasnya. (fat/fat)