Diumumkan Yasonna Laoly, PDIP Bentuk Tim Hukum Gegara OTT KPK

Jakarta - PDIP membentuk tim hukum terkait kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. Pembentukan tim hukum tersebut diumumkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly.

"DPP memutuskan membentuk tim hukum," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: PDIP Tepis Utus Bu Tio untuk Lobi Wahyu Setiawan Loloskan Harun Masiku

Setelah Hasto, giliran Yasonna yang berbicara. Menteri Hukum dan HAM ini menyinggung pemberitaan terkait kasus dugaan suap yang mengarah 'ke mana-mana' tanpa didukung data.

"Pemberitaan semakin mengarah ke mana-mana tanpa didukung data dan benar, DPP partai menugaskan bagian fraksi kami menunjuk beberapa lawyer," ucap Yasonna.

Dia kemudian mengumumkan nama-nama tim hukum PDIP. Tim tersebut terdiri dari beberapa pengacara, dari I Wayan Sudirta, Yanuar Prawira Wasesa, Teguh Samudera, Nurul Wibawa, Krisna Murti, Paskaria Tombi, Heri Perdana, Benny Hutabarat, Kores Tambunan, Johannes L Tobing, hingga Roy Jansen Siagian.

"Nanti Pak Maqdir (Maqdir Ismail) akan membantu tim kita," ucapnya.

Baca juga: Pimpinan KPK Dikirimi Jamu Antidiare: Jangan Mencret Tangani Korupsi

Sebelumnya, KPK mengamankan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan (OTT). Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Agustiani Tio Fridelina sebagai orang kepercayaan Wahyu Setiawan sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu, Harun Masiku sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP, serta Saeful sebagai swasta.

Wahyu Setiawan diduga menerima duit Rp 600 juta terkait upaya memuluskan permintaan Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR PAW. Duit suap ini diminta Wahyu Setiawan dikelola Agustiani Tio Fridelina.


Simak Video "Menkum HAM Tepis Isu Penyelundupan Revisi UU KPK"

[Gambas:Video 20detik]

(haf/fjp)