Ma'ruf: Perubahan Pimpinan Daerah-Nasional Jangan Rusak Profesionalisme ASN

Jakarta - Wapres RI Ma'ruf Amin beraudiensi dengan sembilan penerima Anugerah ASN tahun 2019 di kantornya. Dalam kesempatan itu, salah satu ASN bernama Aldiwan mengadukan kekhawatirannya soal adanya politik perubahan pimpinan di tempat dia bekerja.

"Yang ingin saya tanyakan, pertama, kekhawatiran kami di daerah sebagai ASN di daerah ialah momok menakutkan setiap 5 tahun pak, ganti pimpinan, walaupun kami netral, selalu ada ancaman untuk tidak dipakai. Kami berharap ada regulasi, Pak, terkait hal tersebut," kata ASN Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Aldiwan Haira Putra, di kantor Wapres, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Terima Peraih Anugerah ASN 2019, Ma'ruf Ingatkan Bahaya Radikal Terorisme

Merespons aduan tersebut, Ma'ruf mengatakan pihaknya akan berusaha agar permasalahan politik di instansi pemerintah tidak mempengaruhi profesionalisme ASN. Dia tak ingin setiap ada pergantian pemimpin daerah, maka ASN-nya akan digeser.

"Kita berusaha pemerintah supaya masalah-masalah politik perubahan pimpinan di daerah dan nasional itu tidak merusak tatanan profesionalisme ASN. Jangan sampai karena misalnya bupatinya ganti kemudian digeser semua dan tetap supaya penempatan itu sesuai dengan kompetensinya," ungkap Ma'ruf.

Baca juga: Status Kerabat Jokowi Dinilai Tak Jamin Paman Bobby Sukses di Pilkada

Ma'ruf lantas menceritakan, praktik politik tersebut juga pernah terjadi di Dinas Pendidikan salah satu wilayah Indonesia. Di mana kepala pasar dilantik menjadi kepala suku dinas pendidikan.

"Sehingga antara pasar dan pendidikan nggak nyambung. Tapi karena kemauan politik, ini yang kita ingin jangan sampai ada, karena perubahan pimpinan daerah akibat pilkada-pilkada kemudian merusak dan kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan-kepentingan politik dan lain-lain sebagainya. Jadi mereka harus benar-benar terjamin," kata Ma'ruf.

"Di luar negeri kan gitu, sebenarnya terjadi perubahan pimpinan politik tetapi pegawai tidak merusak, ekonomi juga tidak rusak. Jadi profesionalisme pegawai tidak terganggu, masalah ekonomi tidak terganggu sehingga mereka para ASN itu bekerja dengan tenang," tutupnya. (jef/idn)