.webp)
"Jadi PKS mendorong pemerintah Indonesia bersikap tegas karena ini menyangkut kedaulatan Indonesia. Kami minta Pak Jokowi, kemudian Pak Menko Polhukam (Mahfud Md), dan Menhan (Prabowo Subianto) bersikap tegas," ujar Sohibul di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020).
Sohibul mengaku menghormati persahabatan RI dengan China. Tetapi, kata dia, seharusnya pemerintah tidak menoleransi jika salah satu pihak mencederai aturan persahabatan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar-Menawar Mengenai Kedaulatan:
Sohibul menyebut, jika sudah menyangkut kedaulatan RI, seharusnya pemerintah tak mengaitkannya dengan investasi. Menurutnya, investasi tak berarti jika mengorbankan kedaulatan negara.
"Kedua, janganlah mengait-ngaitkan kedaulatan dengan persoalan investasi. Itu dua hal yang sangat jauh sekali. Investasi kita butuhkan, tapi kalau itu kemudian mengorbankan kedaulatan, buat apa investasi?" katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan pernah mengakui klaim China atas perairan Natuna. Sikap tersebut juga sudah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Terkait nine dash line yang diklaim Tiongkok, sampai kapan pun Indonesia tidak akan mengakui dan apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa itu bukan hal yang harus dikompromikan karena sudah jelas hak berdaulat. Kita sudah jelas," ujar Menlu Retno Marsudi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/1).
Halaman 2 dari 2
