Jokowi soal Natuna: Tak Ada Tawar-menawar dengan Kedaulatan-Teritorial RI

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji pernyataan jajarannya mengenai perairan Natuna. Jokowi mengatakan kedaulatan NKRI tidak bisa ditawar.

"Berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Baca juga: Moeldoko soal Natuna: Kedaulatan Tidak Bisa Dinegosiasikan!

Situasi keamanan di Natuna, Kepulauan Riau, memanas setelah kapal coast guard China menerobos teritorial Indonesia. China mengklaim berhak atas Natuna. China menampik putusan pengadilan internasional tentang klaim 9 Garis Putus-putus di Laut China Selatan sebagai batas teritorial laut China tidak mempunyai dasar historis.

Atas klaim China itu, pemerintah mengambil langkah tegas. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (3/1), mengatakan ada 4 sikap yang diambil pemerintah RI terkait pelanggaran yang dilakukan China di Natuna.

Baca juga: Nelayan Pantura: Natuna Bagian NKRI, Kami Siap Berlayar di Sana

Poin pertama, Retno menegaskan kapal ikan China telah melakukan pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) NKRI. Kedua, RI menegaskan ZEE tersebut ditetapkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada 1982 (The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS).

Ketiga, RI mengingatkan bahwa China adalah anggota UNCLOS 1982 sehingga harus menghormati hukum tersebut. Keempat, RI tidak akan mengakui klaim 9 Garis Putus-putus atau Nine-Dash Line sebagai batas teritorial laut China karena tidak memiliki dasar hukum internasional.


Tonton juga Jokowi Minta Menteri PUPR Segera Buka Akes ke Desa Terisolasi :

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/mae)