"Intinya, kami dari nelayan siap bahwasanya Natuna adalah bagian dari NKRI dan kami siap mengisi dan berlayar di Laut Natuna dengan apa yang nanti akan menjadi aturan-aturan yang seperti apa nanti kami siap mengikuti," ujar Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Tegal Riswanto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).
Riswanto mengatakan pihaknya dan Kemenko Polhukam akan terlebih dahulu membicarakan teknis keberangkatan ke Natuna. Selain itu, kapasitas kapal akan dibahas lebih lanjut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tonton juga Perang Opini Indonesia Vs China soal Laut Natuna :
Riswanto berharap pemerintah melindungi nelayan selama mencari ikan di Natuna. Dia mengatakan nelayan akan memanfaatkan sumber daya alam di Laut Natuna.
"Selagi negara mau melindungi dan mengamankan nelayan kita ya tidak masalah. Kan itu wewenang dari negara, kita kan mengelola sumber daya ikan itu dan manfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan nelayan kita," katanya.
"Ya masalah ditangkap atau tidak kita minta perlindungan dari aparat penegak hukum, TNI, Polair, Bakamla, dan sebagainya, seperti halnya dengan China. China bisa melindungi nelayannya kenapa kita nggak," lanjutnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah akan mengirim 120 nelayan Pantura ke Natuna. Mahfud menyebut sumber daya laut yang ada di Natuna sebagai hak warga negara Indonesia.
"Nah hari ini saya menerima dari salah satu wilayah Pantura sekitar 120 orang yang mendahului, yang mereka menyatakan siap melakukan aktivitas kenelayanan di sana untuk melaksanakan perintah Presiden bahwa kita hadir di sana dan itu adalah milik kita," kata Mahfud usai menerima nelayan Pantura.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini