Anies vs Basuki Silang Pendapat, Jokowi Minta Semua Merapat

Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Faiq-detikcom)

Jakarta - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Anies Baswedan bersilang pendapat soal masalah banjir yang melanda Ibu Kota. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua merapat. Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah bekerjasama atasi banjir.

Mulanya, Anies dan Basuki meninjau banjir. Keduanya lalu bersilang pendapat soal normalisasi Kali Ciliwung.

Basuki mengatakan normalisasi sepanjang Kali Ciliwung yang ditangani hanya 16 km dari 33 km. Maka yang belum dinormalisasi terlihat genangan air.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun mohon maaf Bapak Gubernur selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang," kata Basuki di lapangan Monas, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020).

Atas hal tersebut, Basuki mengaku pihaknya akan berdiskusi dengan Anies membahas normalisasi Kali Ciliwung. Anies disebutnya juga sudah mengambil langkah pembebasan lahan.

"Termasuk di kali Pesanggarahan juga dengan sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, beliau mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya karena 1,2 km, 600 meter sudah kita kerjakan. Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, tanpa melakukan normalisasi Kali Ciliwung, banjir bakal terulang. Bahkan Kali Ciliwung juga terlihat kurang lebar.

"Kendala normalisasi pasti ada, karena lebarnya sudah sempit, lebarnya berkurang. Kalau lihat sekarang itu rumah bukan bantaran, tapi di palung sungai. Ini bukan hal yang mudah. Ini keahlian beliau (Anies) untuk persuasif. Tanpa itu, pasti akan menghadapi kejadian berulang seperti ini," jelas dia.

Namun, Anies mempunyai pendapat lain. Menurut mantan Mendikbud ini, selain normalisasi, harus ada pengendalian air dari Bogor yang masuk ke Jakarta.

"Mohon maaf, Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari Selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," papar Anies.

Anies menyebut Kali Ciliwung sudah dilakukan normalisasi, namun Kampung Melayu tetap banjir pada Maret 2019. Bagi Anies yang terpenting ialah pengendalian air sebelum masuk ke Jakarta.

"Kita sudah menyaksikan bulan Maret lalu di Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir ekstrem. Artinya, kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," kata Anies.

Meski begitu, Anies merasa senang Kementerian PUPR sedang menyelesaikan bendungan. Jika bendungan selesai, volume air yang masuk ke Jakarta bisa dikendalikan.

Arahan Jokowi

Presiden Jokowi meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama menangani banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jokowi lantas menyampaikan 2 faktor terjadinya banjir.

"Pemerintah pusat, pemprov, pemkab, pemkot, semuanya bekerja sama dalam menangani ini karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana, banyak hal," ujar Jokowi kepada wartawan di kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (2/1/2020).

Jokowi ingin kerjasama pusat dan daerah dilakukan agar bisa menangani masalah banjir dengan baik. Jokowi mengingatkan, evakuasi korban banjir adalah paling penting.

"Tetapi saya ingin agar kerja sama itu dibangun pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik. Tapi yang paling penting pada saat kejadian seperti yang sekarang ini evakuasi korban banjir. Keselamatan keamanan masyarakat harus didahulukan," tutur Jokowi.

Pemerintah pusat tengah menyiapkan Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi guna mengendalikan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Masalah penanganan secara infrastruktur akan dibahas setelah penanganan banjir usai.

"Nanti urusan penanganan banjir secara infrastrukturnya akan kita bicarakan setelah penanganan evakuasi selesai," jelas Jokowi.

Halaman 1 2

Selanjutnya