.webp)
Sebelumnya, santer kabar PDIP telah berkonsultasi dengan Khofifah untuk menentukan siapa sosok yang diberi restu maju di Pilwali. Pembahasan ini dikabarkan digelar saat pertemuan Bambang DH dengan Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (24/12/2019).
Bambang menegaskan pertemuan ini sama sekali tidak membahas tentang Pilwali Kota Surabaya. Namun, membahas rekomendasi dirinya agar di Jatim didirikan tempat rehabilitasi khusus untuk pecandu narkoba.
"Tidak ada pembicaraan soal Pilwali. Sama sekali. Hanya saya sampaikan adanya kebutuhan tempat seperti rumah rehabilitasi untuk pencandu narkoba. Karena angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur ini tertinggi nomor satu di Indonesia," kata Bambang DH di Surabaya, Selasa (31/12/2019).
Sementara Bambang DH mengaku belum bisa mengatakan siapa calon terkuat untuk diberi rekom PDIP. Karena, semua calon dari PDIP sama-sama memiliki kans. Misalnya saja Whisnu Sakti Buana, Armuji, hingga tak menutup kemunkinan calon non kader.
Bambang DH menambahkan pemberian rekom bagi calon kepala daerah adalah domain kewenangan dari DPP PDIP. Mantan wali kota Surabaya dua periode ini menyebut PDIP memiliki mekanisme yang jelas dalam menentukan sosok yang diberi mandat rekom untuk maju dalam kontestasi Pilkada, termasuk Pilwali Kota Surabaya.
"Ya, ada mekanisme yang jelas dari PDIP. Pertama, kita ada yang namanya penjaringan melalui sistem fit and proper test. Itu dilakukan di DPC masing-masing daerah yang menyelenggarakan Pilkada," imbuh Bambang DH.
Baru setelah fit and proper tesnya selesai, hasilnya dibawa ke DPP untuk diputuskan siapa yang paling layak untuk diberi mandat rekom. Namun saat ini, dari PDIP belum menentukan siapa sosok yang diberikan mandat maju di Pilwali Surabaya. Namun ia memastikan siapapun itu adalah orang yang layak dan berkompeten untuk memimpin Surabaya ke depan.
Di sisi lain, orang dekat Khofifah, Trisnadi juga menepis adanya pembicaraan khusus yang dilakukan Bambang DH maupun partai lain terkait Pilwali dengan Gubernur Khofifah. Dia memastikan saat ini Khofifah netral dan tidak memihak siapapun tokoh atau partai dalam kontestasi politik Pilwali Kota Surabaya.
"Tidak ada, ibu gubernur netral, tidak berpihak pada siapapun. Beliau milik semua warga Jawa Timur. Jikalaupun ada yang mengklaim dukungan atau restu ibu, silahkan saja, tapi yang jelas ibu tidak dalam posisi tersebut," ucapnya.
Dewasa ini memang ada beberapa bakal calon yang mengklaim dan membawa-bawa nama gubernur dalam menyosialisasikan diri mereka jelang Pilwali Kota Surabaya. Selain itu, banyak pula yang mengira Gubernur Khofifah memihak pada tokoh calon tertentu.
"Padahal tidak. Baik ke personal maupun kepada partai. Ibu memastikan bahwa beliau ada pada posisi equal distance pada semua pihak," pungkas Trisnadi.
Tonton juga video Khofifah Akui Komunikasi ke Rommy soal Jabatan Kakanwil Jatim:
(hil/fat)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
